Ketika Larangan Teknologi Menjadi Bumerang: Pelajaran dari Era Prohibisi

Pemerintah di berbagai negara gencar memberlakukan pembatasan pada produk teknologi populer, mulai dari media sosial hingga kecerdasan buatan (AI). Namun, para pakar memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut, meski berniat baik, berpotensi besar tidak efektif dan justru menimbulkan masalah baru.

Sejarah memberikan cermin yang jelas. Ketika Amerika Serikat melarang alkohol pada 1920, masyarakat tetap mengonsumsi minuman keras melalui speakeasy rahasia atau resep obat yang meragukan. Pada 1933, saat larangan dicabut, tingkat konsumsi alkohol hampir setara dengan sebelum kebijakan itu diberlakukan. Pola serupa kini terlihat pada upaya membatasi teknologi yang sudah menjadi bagian hidup sehari-hari.

Dalam beberapa bulan terakhir, Meta mengumumkan serangkaian pembatasan untuk pengguna remaja di Instagram dan Facebook, New York City melarang penggunaan AI di ruang kelas sekolah negeri, dan perusahaan AI terkemuka meminta pemerintah federal untuk menetapkan batasan pada pengembangan mereka. Namun, menurut Uttara Ananthakrishnan, profesor teknologi dari University of Washington, larangan semacam itu sering kali tidak berhasil. "Kekhawatiran saya tentang larangan adalah orang akan bergerak di bawah tanah," ujarnya. "Ketika mereka online secara sembunyi-sembunyi, hal-hal buruk terjadi—hal-hal yang benar-benar mengerikan."

Data yang dihimpun Ananthakrishnan menunjukkan bahwa larangan total pada teknologi yang sudah digunakan jarang membuahkan hasil. Dengan adanya VPN—perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menyamarkan lokasi—upaya pembatasan menjadi hampir sia-sia. Studi yang diterbitkan pada April lalu menemukan bahwa ketika situs web dewasa menerapkan verifikasi usia, pengguna dengan cepat beralih ke situs tanpa verifikasi. "Pola ini menunjukkan bahwa undang-undang verifikasi usia tidak memicu pengalihan sistematis pengguna dari platform yang menerapkan ke platform yang tidak menerapkan," demikian bunyi studi tersebut.

Contoh nyata datang dari Australia. Tahun lalu, negara itu melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan aplikasi media sosial. Namun, laporan dari perusahaan alat kontrol orang tua, Qustodio, menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan, remaja dan praremaja kembali online dengan tingkat yang sama seperti sebelum larangan, sebagian besar dengan memasukkan usia palsu atau menggunakan VPN. Meta pun mencoba membujuk penyedia video pendek lain seperti TikTok dan YouTube untuk menerapkan pembatasan serupa, tetapi belum terwujud. Tanpa regulasi yang terstandarisasi dan berlaku di seluruh industri, Ananthakrishnan menilai pengguna remaja akan dengan cepat bermigrasi ke platform lain yang menawarkan akses tanpa batas. "Jaringan itu sangat mudah berpindah," katanya.

Di sektor pendidikan, New York City dan Los Angeles—dua distrik sekolah terbesar di AS—mengumumkan pembatasan penggunaan AI generatif di kelas. Di New York, siswa sekolah dasar dan menengah tidak akan memiliki akses ke program AI generatif pada perangkat milik sekolah. Siswa sekolah menengah akan mengikuti dua "kursus literasi AI" setiap tahun dan mendapatkan akses terbatas dalam konteks pendidikan tertentu. Namun, Keri Rodrigues, presiden pendiri National Parents Union, menilai moratorium ini justru akan membuat siswa menggunakan AI secara tidak terpantau. "Mereka menggunakan AI di luar ruang pendidikan," ujarnya. "Mereka akan menggunakan segala cara untuk mengakali sistem, tetapi juga mengonsumsi secara berlebihan. Setiap anak yang saya kenal—dan saya punya lima putra—memiliki ChatGPT di ponsel mereka."

Meskipun analogi dengan era prohibisi memiliki batas—misalnya, tidak ada VPN seabad lalu untuk membeli alkohol secara online—paralelnya tetap kuat. Alkohol, seperti Instagram, adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, tingkat penggunaan media sosial tetap tinggi, dan dengan metode penghindaran yang semakin canggih, perusahaan teknologi dan pemerintah mungkin akan menemukan bahwa pembatasan lebih mudah diucapkan daripada diterapkan. "Begitu Anda merasakan kenyamanan, dan kenyamanan itu diambil, orang akan mencari cara untuk mendapatkannya kembali," pungkas Ananthakrishnan.

Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan. Dengan penetrasi internet yang terus tumbuh, upaya membatasi akses teknologi bagi generasi muda perlu mempertimbangkan risiko perpindahan ke platform gelap. Regulasi yang inklusif dan edukatif, bukan sekadar larangan, mungkin menjadi kunci. Pertanyaannya, akankah pembuat kebijakan belajar dari sejarah, atau mengulang kesalahan yang sama?