Mengabaikan Makanan, Meruntuhkan Masa Depan: Ketika Surplus Beras Tak Menjamin Ketahanan Pangan
Baca dalam 60 detik
- Indonesia memproduksi surplus beras 3,52 juta ton pada 2025, tetapi food loss and waste tetap mencapai 23–48 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi Rp 213–551 triliun.
- Keterbatasan infrastruktur rantai dingin menjadi akar masalah, dengan kapasitas cold storage nasional hanya 0,05 m3 per penduduk dan kurang dari 12 persen produksi perikanan tertangani cold chain.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 80 juta penerima berisiko tinggi menyumbang sisa makanan jika tidak dibarengi perbaikan sistem distribusi dan penyimpanan.
Setiap 29 September, dunia memperingati Hari Kesadaran Kehilangan dan Pemborosan Pangan Internasional. Namun bagi Indonesia, momentum 2026 ini bukan sekadar seremoni tahunan. Di tengah capaian surplus beras 3,52 juta ton pada 2025, negeri ini masih menghadapi paradoks: kehilangan dan pemborosan pangan (food loss and waste/FLW) tetap berkisar 23–48 juta ton per tahun, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 213–551 triliun. Angka ini setara dengan 2–4 persen produk domestik bruto, sebuah kebocoran fiskal yang seharusnya menjadi perhatian serius pembuat kebijakan.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2021 mengungkap bahwa FLW bukan hanya persoalan etika, melainkan juga inefisiensi ekonomi yang menghambat pertumbuhan. Sementara itu, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sampah makanan mendominasi 39,87 persen dari total sampah nasional pada 2024. Artinya, hampir separuh timbulan sampah berasal dari pangan yang seharusnya bisa diselamatkan. Jika dikelola dengan baik, nilai ekonomi yang hilang dapat dialihkan untuk investasi infrastruktur pangan.
Penyebab utama FLW di Indonesia terletak pada hulu rantai pasok. Kajian Bappenas bersama mitra internasional menunjukkan kurangnya praktik penanganan pascapanen yang baik (good handling practice) dan keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi pemicu dominan. Perhatian publik selama ini lebih banyak tertuju pada perilaku konsumen, padahal petani dan nelayan di sentra produksi justru menghadapi kendala struktural. Data global menyebut sekitar 526 juta ton pangan terbuang akibat minimnya pendinginan efektif. Ironisnya, kapasitas cold storage Indonesia baru mencapai 0,05 meter kubik per penduduk, jauh di bawah India dan Amerika Serikat. Kurang dari 12 persen produksi perikanan nasional tertangani dengan rantai dingin. Dampaknya terlihat pada sayuran: 62,8 persen suplai domestik hilang sebelum sampai ke meja makan, lebih banyak terbuang daripada dikonsumsi.
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan yang lebih terukur ketimbang sekadar kampanye moral. Konsep kedaulatan rantai dingin berbasis desa menawarkan solusi konkret: hub cold storage skala kecil di sentra hortikultura yang dikelola koperasi petani bersama off-taker. Pemantauan suhu real-time berbasis IoT, sebagaimana diterapkan pada distribusi vaksin, dapat diadopsi untuk distribusi pangan pemerintah. Dengan begitu, kesegaran komoditas terjaga sejak dari sawah, dan susut pascapanen dapat ditekan. Investasi awal untuk infrastruktur ini berpotensi dikembalikan dari penghematan nilai pangan yang hilang, menciptakan siklus investasi berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 80 juta penerima menjadi ujian tersendiri. Di satu sisi, program ini bertujuan memperbaiki gizi masyarakat, tetapi di sisi lain berisiko menambah beban FLW jika rantai pasok dan pengelolaan sisa makanan tidak dipersiapkan dengan matang. Tanpa sistem distribusi yang efisien dan pengelolaan limbah yang baik, sisa makanan dari dapur MBG bisa menjadi sumber masalah baru. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tahap, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian, menerapkan prinsip minim sampah.
“FLW pada dasarnya adalah persoalan aliran energi. Pangan segar memerlukan suhu terjaga sejak panen. Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada konsumen, sementara hulu rantai pasok belum mendapat dukungan memadai,” ujar Arinafril, dosen dan peneliti biogeografi, dalam kolomnya.
Bagi investor dan pelaku usaha, pengurangan FLW membuka peluang di sektor teknologi pascapanen, logistik berpendingin, dan ekonomi sirkular. Pemerintah dapat mendorong kemitraan publik-swasta untuk membangun infrastruktur rantai dingin di daerah. Regulasi yang mendukung, misalnya insentif fiskal bagi investasi cold storage, akan mempercepat adopsi. Selain itu, standardisasi pengukuran FLW di sepanjang rantai pasok perlu diterapkan agar intervensi tepat sasaran.
Ke depan, keberhasilan Indonesia menekan FLW akan menentukan ketahanan pangan nasional. Tanpa perbaikan sistemik, surplus produksi hanya angka di atas kertas, sementara jutaan ton pangan terus terbuang. Pertanyaannya, akankah pemerintah dan pemangku kepentingan bergerak dari retorika ke aksi nyata sebelum krisis pangan menghantam?
