Senat AS Loloskan RUU Regulasi NIL: Perlindungan Atlet atau Legitimasi Eksploitasi?

Senat Amerika Serikat pada Senin (28/9) meloloskan Protect College Sports Act dengan perolehan 77 suara berbanding 22, sebuah langkah bersejarah yang untuk pertama kalinya menempatkan kontrak name, image, and likeness (NIL) atlet kampus di bawah payung hukum federal. Pemungutan suara ini menjadi salah satu agenda terakhir Senat sebelum reses menjelang pemilu sela 2026, dan langsung memicu perdebatan sengit tentang siapa sebenarnya yang dilindungi oleh regulasi ini.

RUU yang digagas Senator Ted Cruz (Republik, Texas) dan Maria Cantwell (Demokrat, Washington) ini mengukuhkan hak mahasiswa-atlet untuk mencari penghasilan dari NIL, memperketat aturan transfer—pemain hanya boleh pindah sekali tanpa sanksi—membatasi masa kelayakan menjadi lima tahun, serta memperbesar kolam bagi hasil pendapatan sekolah kepada atlet, termasuk alokasi hingga 5 juta dolar AS untuk cabang olahraga putri dan Olimpiade yang selama ini minim pemasukan. Yang tak kalah krusial, RUU ini memberikan imunitas antitrust kepada NCAA, konferensi, dan kampus dalam menegakkan aturan tertentu—sebuah klausul yang menjadi magnet kontroversi.

Presiden Donald Trump menyambut baik langkah ini melalui unggahan di Truth Social, menyebutnya sebagai "kesepakatan besar" yang akan menyelamatkan olahraga kampus dan institusi perguruan tinggi itu sendiri. Cruz pun menyebutnya sebagai "hari monumental" bagi ratusan ribu atlet yang berkompetisi saat ini dan jutaan lainnya yang akan menyusul.

Namun, dukungan tidak bulat. Congressional Black Caucus (CBC) dan NAACP termasuk pihak yang menolak keras. CBC, yang memiliki lebih dari 50 anggota di kedua kamar, menilai RUU ini menguntungkan "institusi atletik besar yang tetap bungkam ketika hak pilih dan kekuatan politik kulit hitam terus digerus di wilayah Selatan." Penolakan ini muncul tak lama setelah putusan Mahkamah Agung yang menggerus sebagian Undang-Undang Hak Suara. Senator Chris Murphy (Demokrat, Connecticut) bahkan menyebut inti RUU ini sebagai "perlindungan terhadap sistem eksploitasi" yang mengabadikan miliaran dolar pendapatan pelatih dan eksekutif industri di atas penindasan kompensasi atlet.

"RUU ini berupaya memberikan pengecualian antitrust yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada industri yang setiap hari melanggar hukum," tegas Murphy dalam konferensi pers virtual awal bulan ini.

Sejak serangkaian putusan pengadilan memaksa NCAA mencabut larangan kompensasi atlet sekitar lima tahun lalu, lanskap olahraga kampus berubah drastis. Atlet sepak bola dan bola basket papan atas bebas berpindah sekolah dan mengantongi kontrak NIL bernilai jutaan dolar. Namun, liberalisasi ini memunculkan paradoks: sekolah kecil, atlet putri, dan cabang Olimpiade mengeluh karena kekuasaan terpusat pada konferensi besar. Kongres telah mengajukan puluhan RUU dan menggelar banyak dengar pendapat, tetapi upaya sebelumnya selalu kandas—termasuk SCORE Act yang ditarik dari DPR akibat oposisi CBC.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Regulasi NIL di AS berpotensi memengaruhi pasar atlet global, termasuk aliran talenta dari Asia Tenggara yang kerap menjadikan liga kampus AS sebagai batu loncatan. Jika imunitas antitrust disahkan, dominasi NCAA dan konferensi besar bisa semakin mengunci akses atlet internasional, termasuk dari Indonesia, yang selama ini mengandalkan beasiswa atletik sebagai jalur masuk. Di sisi lain, kerangka hukum yang jelas dapat menciptakan kepastian kontrak dan perlindungan bagi atlet asing, sesuatu yang belum dimiliki banyak negara berkembang.

Nasib RUU ini kini bergantung pada DPR. Ketua DPR Mike Johnson dikabarkan telah dihubungi Cruz, namun seorang sumber di DPR menyebut kemungkinan DPR kembali bersidang untuk membahas RUU ini "sangat kecil." Dengan pemilu sela yang menyita perhatian, pembahasan kemungkinan baru terjadi pada masa lame duck setelah 3 November. Pertanyaannya, akankah atlet kampus—terutama dari kelompok minoritas dan cabang non-populer—benar-benar terlindungi, atau justru semakin terjepit di antara kepentingan bisnis dan politik elektoral?