Revolusi Warga North Devon: Menolak Pusat Data AI Raksasa di Cagar Biosfer UNESCO

Rencana pembangunan salah satu kampus kecerdasan buatan (AI) terbesar di Eropa di dalam cagar biosfer UNESCO di North Devon, Inggris, telah memicu kemarahan warga. Proyek yang digagas perusahaan Inggris Xlinks ini mencakup pusat data AI berkapasitas 1,5 GW dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) 1,8 GW, menempati lahan seluas 344 hektare.

Warga di Great Torrington dan desa-desa sekitarnya menilai proyek ini mengancam lanskap yang dilindungi secara global, lahan pertanian produktif, serta menimbulkan risiko lingkungan seperti konsumsi air besar-besaran dan potensi pencemaran bahan kimia beracun PFAS. Kekhawatiran ini memuncak setelah dokumen yang diperoleh melalui permintaan kebebasan informasi (FoI) mengungkap bahwa diskusi antara Xlinks dan pejabat dewan telah berlangsung sejak Maret 2025, jauh sebelum proposal diumumkan ke publik pada musim panas 2026.

Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa pada April 2025 dewan setempat mengeluarkan surat dukungan prinsip sebelum adanya pernyataan lingkungan atau konsultasi publik. Torridge District Council berdalih proses pra-aplikasi adalah praktik standar dan bersifat rahasia. Namun, bagi kelompok aksi Devon Datacentre and BESS, temuan ini memperkuat dugaan bahwa proyek besar itu dirancang secara tertutup. "Pertukaran email dan pertemuan privat selama 18 bulan terakhir menunjukkan beberapa pejabat menganggap proyek ini sudah pasti," ujar Emily Clark dari kelompok aksi tersebut.

Proyek ini juga menuai kritik karena lokasinya di dalam cagar biosfer UNESCO yang dilindungi. Warga mempertanyakan mengapa pembangunan infrastruktur skala besar harus dilakukan di kawasan yang seharusnya dilestarikan. Selain itu, kebutuhan air yang sangat besar menjadi perhatian serius, terlebih North Devon masih memberlakukan larangan penggunaan selang air setelah musim panas terpanas yang pernah tercatat.

Xlinks menyatakan bahwa pusat data akan mandiri dalam hal air dengan sistem daur ulang dan penampungan air hujan. Namun, jawaban FoI mengungkap bahwa dalam kondisi ekstrem, konsumsi air bisa mencapai 2,9 miliar liter per tahun. Perusahaan berdalih angka itu berdasarkan desain lama yang telah digantikan.

Ketegangan memuncak pekan ini ketika pengunjuk rasa menuntut transparansi di luar rapat dewan Torridge. Ketua dewan, Doug Bushby, mengancam akan memanggil polisi atas tuduhan yang tidak berdasar. Sementara itu, agen humas Xlinks dilaporkan mendekati dewan paroki untuk pertemuan tertutup, yang ditolak oleh Monkleigh Parish Council karena tidak transparan.

"Kami menghadapi proposal konstruksi terbesar di Inggris, bahkan Eropa. Ini tidak hanya akan menghancurkan 850 hektare lahan pertanian dan pedesaan yang menakjubkan, tetapi juga berdampak besar bagi seluruh wilayah," tegas Clark.

Petisi yang diluncurkan Cheryl Cottle-Hunkin, anggota kabinet urusan pedesaan di Dewan County Devon, telah ditandatangani 30.000 orang. Petisi ini menyerukan pemerintah menghentikan semua rencana pusat data dan BESS di luar zona pertumbuhan AI yang ditetapkan. "Proposal seperti ini di luar zona pertumbuhan AI sangat bermasalah karena dapat menghindari regulasi dan pengawasan pemerintah," ujarnya.

Pemerintah Inggris sendiri sedang mendorong pengembangan kapasitas baterai hingga 23-27 GW pada 2030 untuk mendukung transisi energi bersih. Namun, penelitian House of Commons Library menunjukkan pemerintah tidak memiliki data proyeksi penggunaan lahan, kebijakan lokasi, atau estimasi jumlah fasilitas BESS yang beroperasi. Kondisi ini oleh para aktivis disebut sebagai "wild west regulasi".

Xlinks menegaskan proyek senilai £13,8 miliar ini akan membawa investasi ekonomi signifikan, menciptakan 600-1.200 lapangan kerja, dan infrastruktur energi bersih. Perusahaan berjanji akan meningkatkan keanekaragaman hayati setidaknya 10% dan menempatkan bangunan sedemikian rupa untuk meminimalkan visibilitas.

Meskipun demikian, gelombang penolakan warga North Devon mencerminkan tren global: meningkatnya resistensi terhadap ekspansi infrastruktur AI yang dianggap mengorbankan lingkungan dan kepentingan lokal. Kasus serupa terjadi di Coachella, California, yang berhasil melarang permanen pusat data. "Ini adalah masalah global; kita semua terhubung. Orang-orang di seluruh dunia bangkit dan melawan," kata Elizabeth Humphreys dari kelompok Not in My Valley.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin. Seiring pemerintah mengejar investasi pusat data dan energi terbarukan, penting memastikan tata kelola yang transparan, partisipasi publik, dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai ambisi teknologi mengorbankan warisan alam dan hak masyarakat lokal. Akankah Indonesia belajar dari gejolak di Devon sebelum terlambat?