Gibran Turun ke Solok, Jamin Rujukan Medis Korban Banjir Bandang
Baca dalam 60 detik
- Wapres Gibran Rakabuming meninjau RSUD Arosuka dan memastikan seluruh kebutuhan medis korban banjir bandang Solok ditanggung negara, termasuk rujukan lanjutan.
- Pemerintah menginstruksikan antisipasi penyakit pascabanjir seperti diare, DBD, infeksi luka, dan penyakit kulit dengan memperkuat stok obat serta suplai vitamin di posko pengungsian.
- Kelompok rentan—ibu hamil, lansia, disabilitas, dan anak—diprioritaskan dalam pemantauan kesehatan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang bertahan di pengungsian mandiri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan negara menanggung seluruh kebutuhan medis korban banjir bandang di Solok, Sumatera Barat, termasuk jika pasien memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Jaminan itu disampaikan Gibran saat meninjau RSUD Arosuka, Jumat (25/9/2026), di tengah tekanan layanan kesehatan yang meningkat pasca bencana.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran tidak hanya meninjau ruang perawatan. Ia berdialog dengan sejumlah pasien, salah satunya seorang perempuan dengan cedera pergelangan tangan yang telah menjalani reposisi akibat patah tulang. Kepada pasien, Gibran meminta mereka tidak ragu berkonsultasi kembali ke rumah sakit jika muncul keluhan lanjutan.
“Saya ingin Bapak Ibu mendapat perawatan terbaik. Pemerintah memastikan kebutuhan medis terpenuhi, termasuk apabila ada pasien membutuhkan penanganan atau rujukan lanjut,” ujar Gibran di hadapan pasien.
Penekanan pada rujukan bukan tanpa alasan. Bencana banjir bandang kerap membuat fasilitas kesehatan daerah kewalahan, baik dari sisi kapasitas tempat tidur maupun ketersediaan tenaga spesialis. Pernyataan Gibran memberi sinyal bahwa pemerintah pusat siap menanggung biaya dan koordinasi rujukan, sehingga rumah sakit daerah tidak perlu menahan pasien di luar kemampuan layanannya.
Selain memastikan perawatan korban luka, Gibran meminta jajaran tenaga kesehatan mengantisipasi lonjakan penyakit pascabanjir. Ia menyebut sejumlah penyakit yang biasanya muncul setelah banjir, mulai dari diare, penyakit kulit, demam berdarah dengue, hingga infeksi luka. Instruksinya jelas: rumah sakit harus menyiapkan persediaan obat, sementara warga di posko pengungsian perlu mendapat suplai vitamin untuk menjaga imunitas.
Permintaan itu menyentuh persoalan yang sering terabaikan dalam respons bencana: layanan kesehatan tidak berhenti pada penanganan luka fisik. Setelah air surut, risiko penyakit menular justru meningkat, terutama di pengungsian dengan sanitasi terbatas. Karena itu, Gibran meminta tenaga kesehatan aktif menjangkau warga, tidak hanya yang datang ke rumah sakit, tetapi juga yang bertahan di posko maupun lokasi pengungsian mandiri.
Atensi khusus diberikan kepada kelompok rentan. Ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak diminta menjadi prioritas dalam pemantauan berkala. Instruksi ini penting karena kelompok tersebut paling sulit mengakses layanan kesehatan ketika mobilitas terganggu dan fasilitas umum rusak.
Bagi pembaca di luar Solok, kunjungan ini memperlihatkan pola respons pemerintah terhadap bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi. Jaminan rujukan dan penekanan pada penyakit pascabanjir menjadi indikator bahwa anggaran kesehatan daerah akan menghadapi tekanan tambahan dalam beberapa pekan ke depan. Bagi pelaku usaha di sektor logistik, farmasi, dan alat kesehatan, kebutuhan mendesak di wilayah bencana dapat membuka permintaan jangka pendek, tetapi juga menguji kesiapan rantai pasok daerah.
Yang perlu dicermati selanjutnya adalah seberapa cepat janji itu diterjemahkan menjadi layanan nyata. Apakah rumah sakit daerah memiliki cukup tenaga spesialis untuk menangani rujukan? Bagaimana mekanisme pembiayaan bagi pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan? Dan yang tak kalah penting, apakah pemantauan kelompok rentan di pengungsian mandiri berjalan konsisten setelah kunjungan pejabat berakhir?



