Nadiem Tolak Vonis Banding, Siapkan Kasasi ke MA: "Saya Tidak Akan Menyerah"
Baca dalam 60 detik
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dan menurunkan uang pengganti dari Rp809 miliar ke Rp548 miliar.
- Mantan Mendikbudristek itu bersikeras tidak ada kerugian negara, aliran dana, maupun konflik kepentingan dalam pengadaan Chromebook, dan menilai vonis banding tetap cacat.
- Langkah kasasi ke Mahkamah Agung akan segera diajukan, membuka babak akhir yang menentukan arah penegakan hukum kasus korupsi teknologi pendidikan.

Nadiem Anwar Makarim menegaskan tidak akan menerima putusan apa pun selain bebas murni. Pernyataan itu disampaikan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) tersebut tak lama setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membacakan vonis banding yang tetap menyatakan dirinya bersalah dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, Kamis (24/9/2026).
Putusan banding memang lebih ringan ketimbang tingkat pertama. Hukuman penjara Nadiem dipangkas dari 10 tahun menjadi 9 tahun, sementara kewajiban uang pengganti turun dari Rp809 miliar menjadi Rp548 miliar. Denda Rp1 miliar tetap dipertahankan. Jika denda tidak dibayar, harta dan pendapatan terpidana akan disita serta dilelang; bila hasilnya tidak mencukupi, denda dikonversi menjadi 140 hari penjara.
Meski secara kuantitatif meringankan, pengurangan itu tidak melunakkan sikap Nadiem. Ia menilai majelis hakim banding mengabaikan fakta persidangan yang menurutnya membuktikan tidak ada kerugian negara, tidak ada aliran dana, dan tidak ada konflik kepentingan. "Yang menjadi korban bukan hanya saya, tetapi juga kredibilitas sistem penegak hukum di Indonesia," ujarnya di Pengadilan Tinggi Jakarta.
"Saya masih di sini, saya tidak akan putus asa, saya tidak akan menyerah, dan saya tidak akan menerima hasil apa pun di luar bebas." — Nadiem Makarim
Pendiri Gojek itu mengungkapkan bahwa upaya kasasi ke Mahkamah Agung akan diajukan secepat mungkin. Ia juga menyinggung kondisi kesehatannya yang masih dalam perawatan serta beban mental yang berat selama proses hukum berjalan. Pernyataan tersebut menandakan bahwa perkara ini belum akan surut dari panggung publik dalam waktu dekat.
Bagi publik Indonesia, kasus ini bukan sekadar drama persidangan seorang mantan menteri. Ia menyentuh langsung isu tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama proyek teknologi pendidikan yang menyerap anggaran besar. Pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi sekolah menjadi preseden tentang bagaimana kontrak pemerintah dengan nilai fantastis diawasi—atau justru luput dari pengawasan.
Dari kacamata investor dan pelaku usaha, ketidakpastian hukum dalam proyek pemerintah menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Ketika seorang pejabat yang menandatangani kontrak berujung di meja hijau, muncul pertanyaan tentang kejelasan prosedur, dokumentasi, dan pertanggungjawaban. Dunia usaha biasanya merespons dengan kehati-hatian ekstra, terutama untuk tender yang melibatkan teknologi dan pendidikan.
Yang juga patut dicermati adalah perjalanan panjang kasus ini. Sejak penyidikan hingga banding, Nadiem konsisten menyatakan dirinya tidak bersalah. Klaimnya tentang tidak adanya kerugian negara menjadi inti pembelaan yang akan kembali diuji di tingkat kasasi. Mahkamah Agung nantinya tidak memeriksa fakta baru, melainkan menilai penerapan hukum dan prosedur—sebuah babak yang sering menjadi penentu akhir.
Jika kasasi ditolak, Nadiem harus menjalani hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, bila dikabulkan, putusan itu akan mengguncang asumsi publik tentang kekuatan pembuktian jaksa dalam perkara korupsi besar. Apa pun hasilnya, publik menanti apakah proses hukum ini mampu menjawab keraguan tentang independensi peradilan sekaligus memberikan kepastian bagi ekosistem pengadaan pemerintah.



