Istana Filipina Bungkam soal Pertemuan Sara Duterte–Marcos, Retakan Koalisi Makin Terang
Baca dalam 60 detik
- Malacanang belum mengonfirmasi kabar pertemuan tertutup antara Wakil Presiden Sara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr., meski juru bicara menegaskan presiden selalu terbuka untuk dialog.
- Ketegangan politik di Filipina memuncak setelah pernyataan kontroversial Duterte pada November 2024, yang memicu spekulasi tentang masa depan aliansi UniTeam.
- Langkah rekonsiliasi, jika terjadi, akan menjadi ujian bagi stabilitas politik Filipina dan dapat memengaruhi dinamika kekuasaan di Asia Tenggara.

Manila, 17 Agustus 2026 — Istana Kepresidenan Filipina (Malacanang) bungkam atas laporan yang beredar mengenai permintaan pertemuan pribadi dari Wakil Presiden Sara Duterte kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr. Juru bicara istana, Claire Castro, dalam pengarahan pers Senin (17/8) menyatakan tidak memiliki informasi pribadi terkait kabar tersebut, sementara kantor wakil presiden juga belum memberikan konfirmasi atau penolakan.
Ketika ditanya apakah Marcos bersedia bertemu Duterte jika memang ada permintaan resmi, Castro menyebutnya sebagai "pertanyaan hipotetis". Ia merujuk pada pernyataan presiden dalam podcast perdananya yang tayang Mei 2025, di mana Marcos menegaskan keterbukaannya untuk berdialog dengan siapa pun, termasuk mereka yang berbeda pandangan. "Presiden selalu terbuka untuk berdialog dengan siapa pun, termasuk mereka yang mungkin tidak sependapat, untuk membangun pemahaman yang lebih baik," ujar Castro, seraya menambahkan bahwa pernyataan itu tidak ditujukan secara spesifik kepada wakil presiden.
Ketenangan istana kontras dengan riuhnya spekulasi politik di Manila. Hubungan Marcos dan Duterte, yang pernah bersatu dalam koalisi UniTeam pada pemilu 2022, telah retak sejak Duterte mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan pada Juni 2024. Ketegangan memuncak pada November 2024 ketika Duterte, dalam konferensi pers daring, melontarkan pernyataan kontroversial tentang instruksi untuk membunuh Marcos, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika dirinya tewas. Pernyataan ini memicu gelombang kecaman dan memperdalam jurang politik di negeri itu.
Dalam podcast BBM yang sama, Marcos pernah ditanya oleh jurnalis Anthony Taberna tentang kesediaannya berdamai dengan keluarga Duterte. "Ya. Saya tidak suka konflik. Yang saya inginkan adalah rukun dengan semua orang," jawab Marcos. "Lebih baik... Saya sudah punya banyak musuh. Saya tidak butuh tambahan. Yang saya butuhkan adalah teman," tambahnya. Pernyataan ini kini kembali menjadi sorotan, terutama jika dikaitkan dengan kabar pertemuan yang belum terkonfirmasi tersebut.
Konteks Indonesia: Dinamika politik Filipina ini menarik untuk dicermati dari Jakarta. Sebagai sesama negara demokrasi di Asia Tenggara, stabilitas politik Filipina berpengaruh pada keseimbangan kawasan, terutama dalam isu Laut China Selatan dan kerja sama ekonomi ASEAN. Jika rekonsiliasi Marcos–Duterte benar-benar terjadi, hal itu dapat meredakan ketegangan domestik dan memperkuat posisi Manila dalam diplomasi regional. Sebaliknya, jika konflik berlanjut, fokus pemerintah bisa teralihkan dari agenda pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada iklim investasi di kawasan.
Para analis politik menilai bahwa langkah Duterte untuk meminta pertemuan, jika benar, bisa menjadi upaya meredakan ketegangan atau justru manuver politik menjelang pemilu 2028. Namun, tanpa konfirmasi resmi, spekulasi ini tetap menggantung. Yang jelas, pernyataan Castro yang berhati-hati menunjukkan bahwa istana ingin menghindari kesan memihak atau memperkeruh suasana.
Ke depan, publik Filipina menunggu apakah akan ada pengumuman resmi mengenai pertemuan tersebut. Jika pertemuan terjadi, pertanyaan besarnya adalah: apakah ini awal dari rekonsiliasi yang tulus, atau sekadar gencatan senjata sementara dalam perang politik yang masih menyala? Jawabannya akan menentukan arah peta politik Filipina dalam beberapa tahun mendatang.



