Paylater Bank Tembus Rp30 Triliun: Sinyal Daya Beli Menipis atau Gaya Hidup Baru?

Jakarta, LyndHub — Penyaluran pembiayaan paylater oleh perbankan nasional menembus angka Rp30,71 triliun pada Juni 2026, tumbuh 33,54 persen secara tahunan. Lonjakan ini memicu perdebatan: apakah masyarakat semakin mampu berbelanja, atau justru semakin terjepit hingga harus mengandalkan utang konsumtif?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 37,72 persen. Meski demikian, jumlah rekening paylater melonjak menjadi 32,80 juta, dengan rata-rata sisa pokok pinjaman sekitar Rp940 ribu per rekening. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai prospek layanan ini masih positif seiring berkembangnya ekosistem digital dan kemudahan akses dari platform fintech serta e-commerce.

Namun, di balik optimisme regulator, sejumlah ekonom justru melihat alarm. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai kenaikan penggunaan paylater tidak otomatis mencerminkan perbaikan daya beli. Sebaliknya, tren ini mengindikasikan pergeseran pola konsumsi rumah tangga, terutama kelompok muda dan kelas menengah, yang kian bergantung pada utang jangka pendek untuk mempertahankan gaya hidup di tengah biaya hidup yang meningkat lebih cepat daripada pendapatan riil.

Senada dengan Yusuf, Direktur Celios Bhima Yudhistira bahkan menyebut fenomena ini sebagai cermin tekanan ekonomi yang nyata. Menurutnya, ketika akses pinjaman macet, masyarakat bisa terpaksa menggadaikan aset hingga berujung pada kemiskinan ekstrem. "Kalau sudah enggak bisa dapat pinjaman atau macet, bisa jadi menggadaikan aset. Kalau sudah enggak ada lagi, miskin. Artinya ini sudah desperate," ujarnya.

Di sisi lain, ekonom senior Prasasti Center Piter Abdullah memberikan pandangan berbeda. Ia menilai paylater hanyalah salah satu opsi metode pembayaran yang memudahkan transaksi, bukan indikator masyarakat mulai "makan utang". Piter juga membedakan paylater perbankan dengan pinjaman daring (pindar) yang lebih menggambarkan keterdesakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan akses keuangan terbatas.

Perbedaan interpretasi ini menunjukkan kompleksitas fenomena paylater. Di satu sisi, layanan ini mendorong inklusi keuangan dan mendukung ekonomi digital. Namun, di sisi lain, ada risiko jangka panjang ketika konsumsi rumah tangga semakin ditopang utang, bukan pendapatan atau tabungan. Perilaku pengguna pun bergeser: paylater tidak lagi sekadar solusi darurat, tetapi sudah menjadi bagian dari metode pembayaran sehari-hari karena cepat, praktis, dan terintegrasi dengan platform digital.

Persepsi bahwa limit paylater menambah kemampuan belanja juga dinilai menyesatkan. Di balik kemudahan tersebut, pengguna tetap memiliki kewajiban pembayaran yang harus dilunasi. Jika tidak dikelola bijak, beban rumah tangga untuk mempertahankan konsumsi di tengah tekanan biaya hidup akan semakin berat. Ekosistem digital dan media sosial justru memperkuat pola konsumsi instan ini.

Ke depan, regulator dan pelaku industri perlu mencermati dua hal: menjaga pertumbuhan paylater tetap sehat melalui manajemen risiko yang ketat, serta memastikan literasi keuangan masyarakat meningkat agar utang konsumtif tidak menjadi jebakan. Pertanyaannya, akankah pertumbuhan paylater ini berkelanjutan sebagai motor inklusi keuangan, atau justru menjadi bom waktu bagi stabilitas keuangan rumah tangga Indonesia?