BPS: 21 Provinsi Catat Penurunan IPH, Daging Ayam Ras Jadi Pemicu Kenaikan di Wilayah Lain

Sebanyak 21 provinsi mencatat penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan pertama Agustus 2026, sinyal bahwa tekanan harga pangan mulai mereda di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) tetap mewaspadai lonjakan harga daging ayam ras dan daging sapi yang masih terjadi di sejumlah daerah, mengindikasikan pemulihan daya beli yang belum merata.

Dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa tren penurunan IPH lebih dominan dibandingkan kenaikan. Dari 21 provinsi yang terkoreksi, beberapa di antaranya adalah Papua Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 161 daerah mengalami penurunan IPH, sementara hanya 65 daerah yang mencatat kenaikan.

Penurunan terdalam terjadi di sepuluh kabupaten, termasuk Tanah Datar di Sumatera Barat, Bolaang Mongondow Selatan di Sulawesi Utara, Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, serta sejumlah kabupaten di Papua dan Sulawesi. Pola ini menunjukkan bahwa perbaikan harga pangan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga merata di kawasan timur Indonesia.

Meski demikian, BPS tidak lengah. Amalia menggarisbawahi bahwa komoditas daging ayam ras dan daging sapi menjadi penyumbang utama kenaikan IPH di hampir seluruh provinsi yang masih mengalami inflasi. Di Sumatera, perhatian tertuju pada daging ayam ras dan beras, sementara di Jawa fokusnya pada daging ayam ras dan daging sapi. Adapun di luar Jawa dan Sumatera, cabai rawit ikut mendorong kenaikan harga.

Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah disparitas antara level harga dan perubahan IPH. Amalia menjelaskan, daging sapi dan bawang putih memiliki level harga sedang dengan perubahan IPH rendah, sedangkan beras dan minyak goreng justru berada di level tinggi—bahkan beberapa di antaranya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara itu, daging ayam ras masih relatif murah, tetapi laju kenaikannya paling cepat.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Amalia menegaskan bahwa kecenderungan kenaikan harga daging ayam ras yang tinggi meskipun levelnya rendah perlu diantisipasi, karena dapat memicu inflasi pangan lebih luas jika tidak dikendalikan. Ia juga menyoroti pentingnya intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga komoditas pokok, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan cenderung meningkat.

Bagi konsumen Indonesia, data ini memberikan gambaran bahwa tekanan harga pangan belum sepenuhnya hilang. Meski mayoritas daerah menikmati penurunan, masih ada kantong-kantong inflasi yang bisa menggerus daya beli masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada pasokan daging dan cabai dari luar daerah.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah tren penurunan IPH ini akan bertahan hingga akhir kuartal III, atau justru berbalik arah akibat gejolak harga pangan global dan gangguan distribusi. BPS dan pemerintah daerah perlu terus memantau perkembangan ini secara ketat, karena stabilitas harga pangan merupakan fondasi utama bagi pemulihan ekonomi nasional yang inklusif.