Universitas Cambridge Tinjau Ulang Proses Rekrutmen Akademisi Senior Usai Skandal Plagiarisme

Universitas Cambridge, Inggris, mengumumkan akan meninjau ulang seluruh proses rekrutmen untuk jabatan akademik senior menyusul pengunduran diri Profesor Jason Arday, akademisi termuda asal kulit hitam yang sempat menjadi sorotan media. Langkah ini diambil di tengah investigasi atas tuduhan plagiarisme yang menyeret nama Arday, yang mengundurkan diri pada Rabu (5/8) lalu.

Arday, yang diangkat pada 2023 sebagai profesor sosiologi pendidikan termuda di Cambridge dan juga merupakan fellow di Jesus College, memilih mundur setelah universitas mengumumkan penyelidikan atas tuduhan bahwa ia menyalin sebagian tesis doktoralnya. Dalam surat yang diunggah secara daring, ia menyatakan bahwa pengunduran diri adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri "masa sulit" yang dihadapinya, namun ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak boleh diartikan sebagai pengakuan atas narasi yang beredar tentang dirinya.

Pihak universitas, dalam pernyataan terbarunya pada Jumat (7/8), menegaskan bahwa penyelidikan akan tetap berlanjut meskipun Arday telah mengundurkan diri. "Temuan dari investigasi ini akan menjadi masukan bagi peninjauan proses pengangkatan jabatan akademik senior," demikian bunyi pernyataan resmi Cambridge. Sebelumnya, universitas sempat membela Arday, namun pada Rabu lalu mereka mengaku menerima "informasi baru" yang memicu penyelidikan, tanpa merinci lebih lanjut.

Jesus College, tempat Arday bernaung, juga meluncurkan penyelidikan terpisah. Menariknya, Sonita Alleyne, kepala Jesus College yang merupakan perempuan kulit hitam pertama yang memimpin sebuah kolese di Oxford atau Cambridge, telah menarik namanya dari petisi yang membela Arday. Langkah ini semakin memperumit situasi, mengingat Alleyne selama ini dikenal sebagai pendukung kuat kebijakan keberagaman.

Skandal ini pun menjadi santapan empuk bagi media dan komentator sayap kanan Inggris yang mengecap Arday sebagai "juru bicara" kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI). Surat kabar The Times, misalnya, telah menerbitkan serangkaian artikel investigasi yang mengupas tuntas karya akademik dan kehidupan pribadi Arday. Dalam wawancaranya dengan The Times, Arday mengakui adanya "kesalahan" dalam karya akademiknya, tetapi ia merasa diperlakukan tidak adil karena digambarkan sebagai "pembohong, pemimpi, dan penipu akademik". Ia bahkan menuding kampanye untuk menjatuhkannya dilatarbelakangi motif rasial.

Tuduhan plagiarisme terhadap Arday pertama kali mencuat pada Juli lalu, dilayangkan oleh Nathan Cofnas, akademisi asal Amerika Serikat yang menyebut dirinya sebagai "realis ras". Cofnas sebelumnya sempat kehilangan afiliasi risetnya dengan sebuah kolese di Cambridge pada 2024 setelah dituding melakukan tindakan rasis. Meski demikian, investigasi yang dilakukannya terhadap karya Arday mendapat perhatian luas dan memicu gelombang pemberitaan.

Kasus ini membuka kembali perdebatan tentang efektivitas dan risiko kebijakan afirmasi di lingkungan akademik. Di satu sisi, kebijakan DEI dianggap penting untuk meningkatkan representasi kelompok minoritas. Namun, di sisi lain, kasus seperti ini kerap dijadikan senjata untuk mendiskreditkan individu yang diangkat melalui jalur tersebut, terlepas dari kapasitas intelektual mereka. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan integritas dalam proses rekrutmen akademik adalah harga mati, terutama di tengah dorongan untuk meningkatkan inklusivitas di perguruan tinggi.

Ke depan, langkah Cambridge untuk meninjau ulang proses rekrutmen senior akan diawasi ketat oleh publik akademik internasional. Akankah ini menjadi momentum bagi universitas-universitas lain untuk lebih berhati-hati dalam menyeimbangkan kebijakan keberagaman dengan standar akademik yang ketat? Atau justru akan memicu efek dingin bagi kandidat dari kelompok minoritas yang berpotensi besar? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung, dan jawabannya akan menentukan arah kebijakan akademik global dalam beberapa tahun ke depan.