AI Dinilai Jadi Peluang Besar bagi Negara Berkembang, Bank Dunia Ingatkan Kesenjangan Digital

Bank Dunia dalam laporan terbarunya menyebut kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi katalisator pembangunan yang luar biasa bagi negara-negara berkembang. Jika kesenjangan infrastruktur dan keterampilan segera diatasi, kemajuan yang biasanya memakan waktu satu abad dapat dipadatkan hanya dalam sepuluh tahun. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ekonom utama Bank Dunia, Indermit Gill, dalam rilis yang menyertai laporan tersebut.

Laporan yang dirilis Selasa lalu ini memberikan perspektif berbeda dari kekhawatiran umum tentang AI yang kerap dikaitkan dengan gelombang pengangguran massal. Justru, negara berkembang dinilai memiliki lebih banyak peluang untuk diuntungkan dibandingkan negara maju. Gill menegaskan bahwa AI telah melempar "tali penyelamat" bagi ekonomi berkembang, dan mereka harus berani mengambilnya.

Menurut Gill, negara berkembang tidak perlu membangun pusat data raksasa atau mengembangkan model bahasa besar yang mahal. Cukup dengan mengadaptasi perangkat AI yang kecil dan murah sesuai kondisi lokal, dampaknya bisa langsung dirasakan di berbagai sektor. Misalnya, petugas kesehatan dapat mempercepat diagnosis, guru bisa menyusun rencana pelajaran yang lebih efektif, dan petani dapat menentukan waktu tanam serta jenis tanaman yang tepat.

Meski peluangnya besar, Bank Dunia mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret, AI justru dapat memperlebar kesenjangan. Laporan ini menyoroti tiga prasyarat utama: perluasan akses listrik dan internet, penguatan keterampilan digital, serta ketersediaan perangkat seperti ponsel pintar dan komputer. Tanpa fondasi ini, negara berkembang hanya akan menjadi penonton di tengah revolusi AI global.

Di sisi lain, ada risiko yang tidak bisa diabaikan. Bank Dunia memperingatkan potensi meningkatnya ketimpangan pendapatan, penyebaran misinformasi yang semakin halus, hingga ancaman represi politik. Namun, konsekuensi dari tidak ikut serta dalam perlombaan AI jauh lebih mahal. Gill mengingatkan bahwa negara berkembang telah tertinggal pada Revolusi Industri pertama dan membayar mahal selama dua abad. "Mereka tidak boleh melewatkan yang satu ini," tegasnya.

Bagi Indonesia, laporan ini relevan dengan agenda transformasi digital nasional. Pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur digital hingga ke daerah terpencil, namun kesenjangan keterampilan dan literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah. Adopsi AI di sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan bisa menjadi lompatan besar, tetapi tanpa pemerataan akses, manfaatnya hanya akan dinikmati segelintir orang. Pertanyaannya, mampukah Indonesia mengejar ketertinggalan dan memanfaatkan momentum ini sebelum negara lain melaju lebih jauh?