CEO Amazon Angkat Suara soal Celah Keamanan AI Anthropic, Pemerintah AS Bertindak

Amazon CEO Andy Jassy menjadi salah satu pemimpin industri teknologi yang menyampaikan kekhawatiran langsung kepada pejabat senior pemerintahan Trump pekan ini terkait celah keamanan pada model kecerdasan buatan (AI) paling canggih milik Anthropic. Langkah ini menjadi pemicu keputusan drastis Anthropic pada Jumat lalu untuk menonaktifkan model terbarunya secara global, menyusul perintah keamanan nasional dari Gedung Putih.

Perusahaan rintisan AI yang berbasis di San Francisco itu sebelumnya telah memperingatkan kemampuan peretasan dari model Mythos dan menahannya dari rilis luas. Namun, awal pekan ini Anthropic justru meluncurkan versi publik bernama Fable yang diklaim memiliki pengaman siber. Rilis singkat itu berakhir setelah pemerintah AS mengidentifikasi metode untuk menjebol pengaman—dikenal sebagai jailbreaking—yang memungkinkan model digunakan untuk menemukan celah keamanan.

Dalam pernyataan resmi, Anthropic menyebut celah yang ditemukan hanya bersifat minor dan dapat diakses oleh model publik lain. Meski demikian, pemerintahan Trump memerintahkan Anthropic untuk memblokir warga negara asing, termasuk di dalam negeri AS, dari mengakses model Fable 5 dan Mythos 5. Anthropic pun mematikan akses global terhadap kedua model tersebut.

Amazon enggan mengonfirmasi secara langsung apakah telah berkomunikasi dengan pejabat pemerintah mengenai model Anthropic. Juru bicara Amazon menyatakan bahwa sebagai penyedia cloud terkemuka, tidak jarang pemerintah meminta masukan soal risiko keamanan, namun detail diskusi semacam itu tidak pernah diungkap ke publik. Laporan dari The Information menyebutkan bahwa pemerintahan Trump kemungkinan tidak akan memberlakukan pembatasan serupa pada perusahaan AI lain.

Keputusan ini menuai kritik dari para ahli yang selama ini mendukung kontrol ekspor model AI canggih. Jimmy Goodrich, peneliti senior di Institute for Global Conflict and Cooperation Universitas California, menilai langkah tersebut tidak dipikirkan matang-matang. “Ini bahkan melarang warga Kanada dan Inggris yang bekerja di Anthropic untuk melakukan riset dan pengembangan,” ujarnya. Kebijakan ini dianggap kontradiktif karena justru menghambat inovasi di negara sekutu.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya kedaulatan teknologi dan regulasi AI yang adaptif. Sebagai negara dengan ekosistem digital yang tumbuh pesat, Indonesia perlu mengantisipasi potensi dampak dari pembatasan akses model AI global. Langkah AS yang unilateral dapat mengganggu rantai pasok teknologi dan kolaborasi riset, termasuk dengan institusi di negara berkembang. Pemerintah Indonesia perlu menyusun kerangka regulasi yang seimbang antara keamanan dan keterbukaan inovasi.

Ke depan, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah tindakan keras terhadap Anthropic akan menjadi preseden bagi regulasi AI global, atau justru memicu fragmentasi pasar. Dengan Anthropic yang telah mengajukan penawaran umum perdana secara rahasia, tekanan dari pemerintah AS bisa mempengaruhi valuasi dan strategi ekspansi perusahaan. Sementara itu, industri AI global menanti apakah pemerintahan Trump akan konsisten menerapkan standar serupa pada pemain lain seperti OpenAI atau Google.