Survei Terbaru: Dukungan terhadap Kabinet Takaichi Anjlok ke 50%, Namun Masih Unggul atas Oposisi

Dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tercatat turun ke angka 50% dalam jajak pendapat nasional yang digelar Mainichi Shimbun pada 23-24 Mei 2026. Meskipun merosot tiga poin persentase dibanding survei bulan sebelumnya, angka ini masih jauh melampaui tingkat ketidaksetujuan yang tetap stagnan di 33%. Tren penurunan tiga bulan beruntun ini menandai rekor terendah baru sejak kabinet diluncurkan pada Oktober 2025.

Penurunan dukungan terjadi di hampir semua segmen demografis. Dukungan dari pemilih pria berada di 56%, sementara dari perempuan turun drastis menjadi 48%—bandingkan dengan 61% pada Februari lalu. Yang lebih mencolok, basis pemilih muda menunjukkan erosi signifikan: dukungan dari kelompok usia 18-29 tahun merosot dari 70% menjadi 45%, dan dari usia 30-an turun dari 72% menjadi 53%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan populis yang digaungkan saat pemilu mulai kehilangan daya tariknya.

Dalam menghadapi gejolak Timur Tengah yang berkepanjangan, pemerintah mengusulkan anggaran tambahan fiskal 2026 senilai 3 triliun yen (sekitar 18,9 miliar dolar AS). Sebanyak 63% responden menyetujui langkah tersebut, sementara hanya 18% yang menolak. Kekhawatiran akan pasokan nafta yang tidak stabil telah mendorong industri makanan mengambil langkah antisipatif, seperti mengurangi variasi warna dan desain kemasan. Lebih dari separuh responden (52%) setuju pemerintah perlu mengimbau masyarakat untuk lebih menghemat produk berbasis minyak bumi.

Isu pemotongan pajak konsumsi menjadi perdebatan hangat. Partai Demokrat Liberal (LDP) berjanji menerapkan tarif nol persen untuk bahan makanan saat kampanye pemilu Februari lalu, namun realisasinya terkendala modifikasi sistem kasir yang diperkirakan memakan waktu setahun. Survei menunjukkan publik terbelah: 32% memilih pemotongan menjadi 1%, 30% mendukung janji nol persen, dan 25% menilai tidak perlu ada pemotongan sama sekali. Ketika ditanya soal respons terhadap kenaikan harga, 41% memilih pemotongan pajak konsumsi, 29% menginginkan bantuan tunai, dan 30% menyatakan tidak setuju dengan kedua opsi.

"Sesuatu yang berkelanjutan lebih baik daripada bantuan satu kali yang berhenti begitu saja," ujar seorang pria berusia 30-an yang mendukung pemotongan pajak. Sementara itu, seorang wanita berusia 70-an yang memilih bantuan tunai berharap "penerima pensiun dan masyarakat berpenghasilan rendah segera menerimanya agar hidup lebih stabil."

Di ranah hubungan internasional, setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang menekankan keinginan memperbaiki hubungan, 49% responden menilai stabilitas hubungan kedua negara besar itu diinginkan bagi komunitas internasional. Hanya 20% yang berpandangan sebaliknya. Mengenai hubungan Takaichi dengan Trump, sebagian besar (32%) merasa jarak saat ini sudah pas, 27% menginginkan jarak tertentu, dan hanya 14% yang mendorong penguatan hubungan personal.

Jajak pendapat yang menggunakan metode d-survey untuk ponsel pintar ini melibatkan 1.780 responden valid dari sekitar 77 juta penduduk berusia 18 tahun ke atas secara nasional. Hasil survei mencerminkan tekanan yang dihadapi pemerintah Takaichi untuk merespons kenaikan harga dan krisis global, sambil menjaga kepercayaan publik yang mulai terkikis.