Pajak Wisata Inggris Ancam Kamp Pramuka, Biaya Tambahan Rp20 Miliar per Tahun
Baca dalam 60 detik
- Asosiasi Pramuka Inggris memprotes rencana pungutan penginapan yang berpotensi membebani mereka hingga £1,04 juta per tahun.
- Pemerintah menyatakan daerah dapat membebaskan akomodasi kamp, tetapi tanpa jaminan tertulis dalam undang-undang.
- Jika tidak ada pengecualian, kegiatan perkemahan remaja terancam semakin mahal dan mengurangi partisipasi.

Rencana pemerintah Inggris menerapkan pungutan menginap bagi wisatawan memicu reaksi keras dari organisasi kepramukaan. Asosiasi Pramuka Inggris (The Scout Association) memperingatkan bahwa kebijakan yang mereka sebut "pajak tenda" ini dapat menambah beban biaya hingga £1,04 juta (sekitar Rp20 miliar) setiap tahun, sehingga berpotensi menghalangi generasi muda untuk mengikuti kegiatan perkemahan.
Pungutan yang diusulkan, bernama Visitors Levy, akan memberi kewenangan kepada dewan lokal dan otoritas regional di Inggris untuk memungut biaya tambahan atas akomodasi pengunjung, termasuk lokasi perkemahan. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membiayai layanan publik setempat. Namun, bagi organisasi nirlaba seperti Pramuka, aturan ini dinilai menimbulkan beban administratif dan finansial yang tidak proporsional.
Ketua Pramuka Inggris, Dwayne Fields, menegaskan pihaknya menolak segala usulan yang memungkinkan wali kota setempat memajaki kegiatan perkemahan pramuka dan organisasi pemuda sukarela lainnya. Menurut Fields, kegiatan semacam itu justru membekali kaum muda dengan keterampilan hidup, sementara para relawan akan dibebani tugas sebagai pemungut pajak pemerintah tanpa dibayar. Ia menegaskan dukungan terhadap investasi untuk memperkuat komunitas lokal, asalkan legislasinya dirancang dengan baik.
Kekhawatiran tidak hanya datang dari pengurus pusat. Chris Taylor, relawan utama di Greater Manchester East Scout County, menyebut kebijakan ini sebagai "pajak tenda" dan "kemadulan". Ia menghitung dampaknya pada perkemahan Linnet Clough yang dikelola kelompoknya di Stockport. Dengan hampir 25.000 malam menginap per tahun, pungutan 5% akan menambah biaya lebih dari £11.000. Belum lagi biaya tambahan sekitar £7.000 per tahun untuk mempekerjakan staf yang mengurus administrasi pajak. "Itu baru satu perkemahan, masih banyak lagi di Manchester," ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Lokal menyatakan bahwa pemimpin daerah yang menerapkan pungutan memiliki opsi untuk membebaskan jenis akomodasi tertentu, termasuk tempat perkemahan yang sering digunakan kelompok pemuda seperti Pramuka dan Girlguiding. Kementerian juga menegaskan dana yang terkumpul akan tetap berada di daerah dan diinvestasikan untuk pengalaman pengunjung serta pertumbuhan lokal, termasuk di jalan utama, taman, dan acara. Namun, janji ini tidak serta-merta menenangkan organisasi kepramukaan karena tidak ada jaminan tertulis dalam rancangan undang-undang.
Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Gareth Snell, yang menantang menteri saat debat di House of Commons, meminta pemerintah mengambil alih keputusan dari tangan wali kota dan memastikan perkemahan pramuka dikecualikan dari RUU. Menurutnya, Pramuka memberikan pengalaman berharga bagi kaum muda di seluruh negeri. Sementara itu, Partai Buruh di tingkat wali kota telah mengisyaratkan akan membatasi pungutan maksimal 5%, tetapi legislasi yang ada tidak mencantumkan batas maksimum.
Perdebatan ini menyoroti dilema antara upaya meningkatkan pendapatan daerah untuk layanan publik dan menjaga akses kegiatan positif bagi generasi muda. Jika pungutan tetap diberlakukan tanpa pengecualian yang jelas, biaya kamp pramuka bisa melonjak dan mengurangi partisipasi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah Wales telah lebih dulu mengumumkan pengecualian untuk remaja yang menginap di hostel, perkemahan, atau pusat kegiatan luar ruang dari pajak wisata yang akan berlaku tahun depan. Langkah itu bisa menjadi preseden bagi Inggris, tetapi tanpa amandemen dalam RUU, organisasi kepramukaan akan terus mendesak agar kegiatan sukarela tidak dijadikan objek pajak. Pertanyaannya, akankah parlemen mendengarkan?



