Reformasi Milburn Janjikan Penghematan £13,8 Miliar, tapi Hanya Rp200 Juta per Tahun pada 2036
Baca dalam 60 detik
- Rencana reformasi tunjangan pemuda Alan Milburn diproyeksikan hanya menghemat £200 juta per tahun pada 2036, jauh dari klaim awal £13,8 miliar.
- Jumlah pemuda Inggris penerima tunjangan kesehatan melonjak dua kali lipat sejak 2020, memicu kekhawatiran beban fiskal jangka panjang.
- Pemerintah Inggris diminta menyeimbangkan insentif kerja dan disiplin fiskal, sementara pengamat menilai target penghematan tidak realistis tanpa pertumbuhan ekonomi kuat.

Reformasi sistem tunjangan bagi generasi muda Inggris yang digagas Alan Milburn menuai sorotan setelah proyeksi resmi menunjukkan penghematan bersih hanya £200 juta (sekitar Rp4 triliun) per tahun pada 2036—angka yang jauh panggang dari api dibanding klaim potensi penghematan £13,8 miliar selama satu dekade. Publik pun mempertanyakan efektivitas rencana yang digadang-gadang sebagai terobosan kebijakan sosial ini.
Milburn, mantan menteri yang ditugaskan merancang strategi pengurangan angka pemuda tidak bekerja, tidak bersekolah, atau tidak mengikuti pelatihan (Neets), mengusulkan kombinasi dua kebijakan besar: menyuntikkan tambahan £5,8 miliar per tahun untuk subsidi upah dan dukungan kesehatan mental, serta merombak skema tunjangan agar generasi muda tidak lagi mengakses bantuan kesehatan dan disabilitas yang sama dengan kelompok usia lebih tua. Ia membayangkan penurunan belanja kesejahteraan sebesar £3,6 miliar per tahun pada 2036, yang diklaimnya dapat menghemat total £13,8 miliar dari anggaran negara selama sepuluh tahun.
Namun, perhitungan yang dilakukan BBC Verify menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan tambahan penerimaan pajak sebesar £2,4 miliar dari meningkatnya jumlah pekerja, penghematan bersih tahunan hanya mencapai £200 juta—setara 1% dari total belanja tunjangan saat ini. Angka ini bahkan belum memperhitungkan inflasi dan dinamika ekonomi yang bisa menggerus nilai riilnya. Sejumlah ekonom pun menilai target tersebut terlalu ambisius mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi.
Meski demikian, Milburn menegaskan bahwa diagnosisnya berlaku untuk seluruh Inggris Raya, seraya meminta pemerintah Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menyepakati "serangkaian hasil utama bersama" karena kewenangan pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan pemerintah lokal telah didevolusikan. Ia optimistis reformasi ini akan menuai hasil jangka panjang seiring meningkatnya jumlah pemuda yang masuk pasar kerja.
"Kami tidak bisa hanya mengandalkan pengetatan tunjangan. Harus ada investasi nyata dalam keterampilan dan kesehatan mental agar mereka benar-benar bisa bekerja," ujar Milburn dalam laporan tersebut, seperti dikutip.
Kritik pun bermunculan. Sejumlah peneliti mengingatkan bahwa belanja kesejahteraan sebagai persentase dari PDB hanya naik tipis dari 11,1% tahun ini menjadi 11,3% pada 2032—masih di bawah puncak 12% pada 2013 pasca-krisis finansial global. Mereka menilai narasi "belanja kesejahteraan tidak terkendali" tidak sepenuhnya akurat, sehingga reformasi yang terlalu fokus pada penghematan berisiko mengabaikan akar masalah: kurangnya lapangan kerja layak dan dukungan kesehatan mental yang memadai.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Program jaminan sosial dan bantuan sosial di Tanah Air juga menghadapi tantangan serupa: meningkatnya jumlah penerima manfaat usia produktif yang tidak terserap pasar kerja. Jika Inggris—dengan sistem administrasi mumpuni—sulit mencapai penghematan signifikan, Indonesia perlu belajar bahwa reformasi tunjangan harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Tanpa itu, target fiskal hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Ke depan, pertanyaannya: akankah pemerintah Inggris berani mengambil langkah tidak populer dengan memangkas tunjangan generasi muda, atau justru memilih jalur investasi sosial yang lebih mahal namun berkelanjutan? Yang jelas, reformasi Milburn akan menjadi ujian bagi kredibilitas janji penghematan di tengah tekanan fiskal global.



