COP31 Memanas: Fosil Dihapus dari Draf, Panama Ancam Blokir, AS-China-Rusia Malah Sepakat Tambah Minyak
Baca dalam 60 detik
- Draf kesepakatan terbaru COP31 di Turki tidak lagi mencantumkan komitmen pengurangan bahan bakar fosil, memicu kemarahan aktivis lingkungan.
- Panama menyatakan akan memblokir hasil apa pun yang tidak memuat batas produksi minyak, sementara di Shenzhen AS, China, dan Rusia justru bersepakat meningkatkan produksi minyak.
- Penundaan laporan IPCC dinilai seorang peneliti terkemuka akan melemahkan upaya global mengatasi krisis iklim, menambah ketegangan menjelang hari terakhir KTT.

Konferensi iklim PBB ke-31 (COP31) di Turki memasuki babak krusial: draf kesepakatan terbaru yang beredar pada hari ke-11 tidak lagi memuat frasa “bahan bakar fosil”, langkah yang langsung memantik kemarahan para pegiat lingkungan. Penghapusan itu terjadi hanya sehari sebelum penutupan KTT yang dijadwalkan, memunculkan pertanyaan apakah negara-negara masih memiliki kemauan politik untuk menekan produksi energi kotor.
Perubahan draf tersebut bukan tanpa konsekuensi. Panama, salah satu negara yang paling vokal menuntut aksi iklim ambisius, menyatakan akan memblokir setiap hasil yang tidak memenuhi tuntutan mereka, termasuk pembatasan produksi minyak. Sikap ini menempatkan Panama sebagai penghalang potensial bagi konsensus, sementara presiden terpilih COP berikutnya mencoba menawarkan narasi yang lebih akomodatif: “Aksi iklim, pembangunan, dan kemajuan tidak saling bertentangan,” ujarnya kepada The Guardian, mencerminkan upaya menjembatani kepentingan ekonomi dan lingkungan.
Di tengah ketegangan itu, sebuah pertemuan terpisah di Shenzhen, Tiongkok, justru menghasilkan kesepakatan yang berlawanan arah: Amerika Serikat, China, dan Rusia sepakat untuk meningkatkan produksi minyak. Langkah ini memperlihatkan bahwa di luar forum iklim, negara-negara besar masih memprioritaskan keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bahkan ketika komitmen iklim global sedang diuji.
Seorang peneliti terkemuka memperingatkan bahwa penundaan laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) akan mengancam upaya global mengatasi krisis iklim. Laporan IPCC merupakan landasan ilmiah bagi banyak kebijakan negara, dan penundaan dapat memperlambat respons terhadap dampak yang semakin nyata. Peringatan ini muncul ketika delegasi di COP31 justru bergulat dengan kompromi yang melemahkan ambisi.
“Aksi iklim dan pembangunan serta kemajuan tidak saling eksklusif,” kata presiden terpilih COP berikutnya, mencoba menawarkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap negara berkembang.
Bagi Indonesia, dinamika di COP31 ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara produsen minyak dan gas sekaligus pemilik hutan tropis terluas, Indonesia berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan tuntutan transisi energi. Penghapusan bahan bakar fosil dari draf kesepakatan dapat melemahkan tekanan internasional terhadap ekspansi energi fosil, sementara kesepakatan AS-China-Rusia untuk menambah produksi minyak justru dapat memengaruhi harga energi global dan penerimaan negara. Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang jika mampu merumuskan posisi yang konsisten.
Hari terakhir KTT akan menjadi ujian bagi multilateralisme: apakah negara-negara mampu mengatasi perbedaan dan menghasilkan kesepakatan yang bermakna, atau justru mengulang pola lama di mana kepentingan jangka pendek mengalahkan kebutuhan mendesak planet ini. Dunia menunggu, dan mata tertuju pada Turki.



