Saksi Kunci Kasus Bupati Kupang Akhirnya Diperiksa Setelah Dua Kali Mangkir
Baca dalam 60 detik
- Polda NTT memeriksa EK, perempuan yang diduga mengantar korban ke rumah dinas Bupati Kupang, pada Kamis (19/11) setelah dua panggilan sebelumnya diabaikan.
- EK disebut menjanjikan pekerjaan kepada korban dan mengajaknya bertemu Yosef Lede tanpa memberi tahu tujuan sebenarnya.
- Bupati Kupang Yosef Lede dijadwalkan diperiksa Sabtu (21/11) setelah meminta penundaan, sementara penyidik masih mendalami peran para saksi.

Penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA & PPO) Polda Nusa Tenggara Timur kembali memanggil saksi kunci dalam laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Perempuan berinisial EK, yang diduga mengantar korban RWM (21) ke rumah dinas bupati, akhirnya memenuhi panggilan pada Kamis (19/11) siang setelah dua kali tidak hadir.
Kedatangan EK ke ruang penyidikan Subdit 1 Perempuan Dit PPA & PPO Polda NTT sekitar pukul 11.17 Wita diselimuti upaya menghindari wartawan. Dengan kacamata hitam dan masker, ia menutupi wajah menggunakan tas genggam cokelat dan langsung masuk tanpa menjawab pertanyaan. Sebelumnya, EK mangkir pada Senin (16/11) dan Rabu (17/11), sehingga pemeriksaan hari ini menjadi momen pertama ia bersedia memberikan keterangan.
Direktur PPA & PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengungkap peran EK dalam rangkaian peristiwa yang terjadi pada Rabu (11/11) malam. Menurut Nova, EK adalah pihak yang menjanjikan pekerjaan kepada RWM, lalu mengajak korban ke rumah dinas bupati tanpa memberitahu bahwa tujuan pertemuan adalah menemui Yosef Lede. Informasi sementara menyebut EK berboncengan sepeda motor dengan korban, sementara saksi lain berinisial LS mengendarai motor sendiri. Keduanya tiba bersamaan di lokasi.
"Sebagai orang yang taat hukum, kita menghormati laporan itu. Saya akan datang jika dipanggil penyidik," ujar Yosef Lede dalam keterangan sebelumnya, Sabtu (14/11).
LS telah lebih dulu diperiksa pada Rabu (18/11). Pemeriksaan terhadap EK masih berlangsung hingga berita ini ditulis, dan penyidik belum merilis hasilnya. Pola pemanggilan yang berulang menunjukkan penyidik tengah memetakan peran setiap pihak yang terlibat dalam pertemuan di rumah dinas tersebut, termasuk siapa yang mengetahui rencana pertemuan dan sejauh mana korban diberi pemahaman tentang tujuan kunjungan.
Kasus ini mencuat ke publik setelah laporan resmi diterima Polda NTT. Dalam laporan tersebut, RWM menyatakan dirinya mendatangi rumah dinas bupati karena dijanjikan akan diberi pekerjaan di salah satu perusahaan daerah. Janji itu, menurut keterangan sementara, disampaikan melalui EK. Situasi tersebut menempatkan korban pada posisi rentan: seorang perempuan muda yang tengah mencari pekerjaan, lalu diarahkan ke pertemuan dengan pejabat daerah di luar konteks rekrutmen formal.
Dari sisi penegakan hukum, penundaan pemeriksaan terhadap Yosef Lede berpotensi memantik pertanyaan publik tentang kesetaraan akses terhadap proses hukum. Bupati Kupang sendiri menyatakan menghargai langkah penyidik dan berharap laporan itu diproses sesuai aturan agar persoalan menjadi terang. Namun, permintaan penundaan melalui kuasa hukum—dari Rabu (18/11) menjadi Sabtu (21/11)—menjadi ujian bagi transparansi penanganan kasus yang melibatkan kepala daerah.
Penyidik juga perlu menjawab mengapa EK baru hadir setelah dua kali absen. Apakah ada komunikasi yang membuatnya menunda, atau ada faktor lain yang membuat proses pemanggilan berjalan lambat? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seberapa kuat konstruksi alat bukti yang tengah dibangun, terutama karena kesaksian EK dan LS menjadi pintu masuk untuk menguji kronologi pertemuan di rumah dinas.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada dua hal: hasil pemeriksaan EK dan sikap Yosef Lede saat memenuhi panggilan Sabtu mendatang. Jika keduanya konsisten dengan keterangan awal, penyidik dapat segera menyusun simpulan. Sebaliknya, jika muncul perbedaan keterangan, kasus ini berpotensi memasuki babak baru yang lebih rumit—bukan hanya soal dugaan tindak pidana, tetapi juga soal integritas proses hukum di daerah.



