Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Terbukti Sadap Prabowo
Baca dalam 60 detik
- KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Eko Hadi Santoso karena terbukti menyalahgunakan akses monitoring untuk menyadap Presiden Prabowo.
- Sidang etik berlangsung sembilan jam dengan sembilan saksi, termasuk saksi meringankan, sebelum majelis memutus pelanggaran berat.
- Kasus ini menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lain, membuka pertanyaan soal pengawasan internal Polri.

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11), setelah menilai dia terbukti menyalahgunakan fasilitas monitoring untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan itu menutup sidang maraton hampir sembilan jam yang dimulai pukul 09.00 WIB dan menghadirkan sembilan saksi, termasuk yang meringankan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan sanksi tersebut dalam konferensi pers. Menurut dia, majelis menilai Eko Hadi melanggar sejumlah ketentuan etik, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, tindakan di luar prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk mengakses sistem secara ilegal. Akses yang dipakai berasal dari Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dalam pertimbangannya, majelis merujuk Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang diperkuat Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan Wakil Ketua Irjen Agus Dwi Hermawan, serta tiga anggota majelis: Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Kasus ini bukan sekadar pelanggaran etik individual. Penyadapan terhadap Presiden menyentuh langsung jantung keamanan negara dan kredibilitas institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan eksekutif. Ketika akses intelijen disalahgunakan, publik berhak mempertanyakan seberapa ketat kontrol internal di tubuh Polri, terutama pada unit yang memegang kewenangan monitoring sensitif.
"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujar Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers.
Yang membuat perkara ini kian pelik adalah keterlibatan nama-nama besar. Selain Eko Hadi, penyidik telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Artinya, dugaan penyadapan ini tidak berhenti pada satu oknum, melainkan berpotensi menyeret jaringan yang lebih luas di lingkungan perwira tinggi.
Dari sisi tata kelola, putusan KKEP menjadi ujian bagi komitmen Polri memberantas praktik abuse of power. PTDH adalah sanksi terberat di ranah disiplin, tetapi efek jera hanya akan terasa bila proses pidana terhadap para tersangka berjalan transparan dan tanpa tebang pilih. Publik akan mencermati apakah penegakan hukum konsisten atau justru berhenti di meja sidang etik.
Ke depan, sorotan utama tertuju pada bagaimana penyidik merangkai alat bukti untuk para tersangka lain, termasuk mantan Kapolri. Jika kasus ini berlarut atau mengalami pelemahan, kepercayaan terhadap reformasi institusi kepolisian berisiko tergerus. Sebaliknya, penuntasan yang tegas bisa menjadi titik balik bagi penguatan pengawasan internal dan perlindungan terhadap Presiden dari ancaman penyadapan.



