Parlemen Wales Larang Kacamata Pintar: Dari Teleprompter ke Kontroversi AI
Baca dalam 60 detik
- Ketua Senedd Huw Irranca-Davies membatalkan izin penggunaan kacamata pintar sebagai teleprompter setelah sebelumnya memberi lampu hijau dengan syarat pemberitahuan dini.
- Larangan berlaku hingga kajian menyeluruh atas perangkat berteknologi AI di lingkungan parlemen Wales rampung pada akhir 2026.
- Anggota Reform UK Jason O'Connell, pengguna aktif kacamata tersebut, menyatakan tidak keberatan dan berharap dapat kembali memakainya setelah regulasi jelas.

Parlemen Wales (Senedd) resmi menutup pintu bagi penggunaan kacamata pintar di ruang sidang. Keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah Ketua Senedd Huw Irranca-Davies sempat mengizinkan perangkat tersebut dipakai sebagai teleprompter. Kebijakan anyar itu disampaikan kepada para anggota parlemen pada Selasa (22/10), menandai berakhirnya masa transisi singkat yang sempat menuai perhatian publik.
Sebelumnya, dalam surat tertanggal 20 Oktober yang dipublikasikan pekan lalu, Irranca-Davies menyatakan bahwa anggota diperbolehkan menggunakan kacamata pintar sebagai pembaca teks otomatis, asalkan memberi tahu dirinya lebih dulu. Namun, belakangan ia memutuskan untuk tidak mempertimbangkan permintaan lain terkait perangkat berteknologi AI tersebut. Menurut keterangan pejabat yang mewakili ketua, larangan ini akan berlaku sampai kajian internal Komisi Senedd atas penggunaan perangkat pintar di seluruh area parlemen selesai dilakukan.
Kajian tersebut dijadwalkan melibatkan konsultasi dengan para anggota dan staf, serta ditargetkan rampung pada akhir 2026. Rekomendasi kebijakan baru akan diajukan pada tahun berikutnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kehadiran teknologi wearable, khususnya yang dilengkapi kecerdasan buatan, tidak mengganggu integritas proses legislatif dan transparansi sidang.
Pemicu utama kebijakan ini adalah anggota parlemen dari Partai Reform UK, Jason O'Connell, yang lebih dulu menggunakan kacamata pintar tanpa kamera untuk membantunya berpidato. O'Connell, yang mewakili daerah pemilihan Pontypridd Cynon Merthyr, mengaku menggunakan perangkat itu untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan menghindari kebiasaan menunduk melihat catatan. Ia menegaskan tidak keberatan dengan larangan sementara tersebut dan telah secara sukarela menghentikan pemakaian sampai kajian tuntas.
"Saya secara sukarela setuju untuk berhenti menggunakan kacamata ini sebagai teleprompter hingga kajian selesai," ujar O'Connell kepada BBC Wales. "Saya tidak sepenuhnya bergantung padanya, tetapi alat ini berguna pada kesempatan tertentu. Saya berharap dapat menggunakannya lagi setelah Senedd menyetujui regulasinya."
Keputusan ini juga muncul di tengah ketegangan politik yang lebih luas. Partai Reform UK saat ini melakukan boikot terhadap jalannya persidangan Senedd setelah anggotanya, Joe Martin, dilarang berbicara oleh Irranca-Davies. Martin sebelumnya memicu kontroversi dengan pernyataannya di parlemen bahwa orang kulit putih sedang "digantikan" di Inggris. Kebijakan kacamata pintar disampaikan kepada anggota sebelum keputusan terkait Martin dikeluarkan, sehingga tidak ada kaitan langsung, namun momentumnya menambah lapisan kompleksitas politik di Wales.
Terlepas dari dinamika politik lokal, langkah Senedd ini mencerminkan kegelisahan yang lebih luas di banyak parlemen dunia terhadap kehadiran perangkat wearable yang mampu merekam, menganalisis, atau bahkan menyusun teks secara real-time. Kacamata pintar generasi terbaru tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga berpotensi terhubung ke internet dan memproses data secara mandiri. Kekhawatiran utama bukan sekadar soal kecurangan dalam berpidato, melainkan juga risiko kebocoran informasi rapat tertutup dan hilangnya autentisitas interaksi politik.
Di Indonesia, wacana serupa mulai mencuat seiring maraknya penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan legislatif. Meski belum ada regulasi spesifik mengenai kacamata pintar di Senayan, DPR dan MPR menghadapi tantangan serupa: bagaimana menyeimbangkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas kinerja anggota dengan menjaga etika, transparansi, dan keamanan informasi negara. Pengalaman Wales bisa menjadi cermin bahwa pembatasan sementara sambil menunggu kajian komprehensif adalah jalan tengah yang wajar, alih-alih pelarangan permanen tanpa dasar.
Ke depan, keputusan Senedd akan diuji ketika hasil kajian keluar. Jika rekomendasinya terlalu ketat, anggota yang telah terbiasa dengan teknologi bisa kehilangan alat bantu yang dianggap efektif. Sebaliknya, jika terlalu longgar, risiko penyalahgunaan dan kecurangan dalam berpidato bisa meningkat. Publik Wales, dan juga masyarakat internasional, akan menantikan apakah parlemen mampu merumuskan aturan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga konsisten dengan prinsip akuntabilitas dan integritas lembaga legislatif.



