Delapan Fraksi DPR Serempak Lirik Hak Menyatakan Pendapat, Ijazah Gibran Berujung Uji Konstitusi
Baca dalam 60 detik
- Delapan fraksi DPR dikabarkan bulat mengarah ke penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk merespons putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
- Langkah ini menandai pergeseran dari wacana angket ke instrumen konstitusional yang lebih langsung menyoroti syarat jabatan presiden dan wakil presiden.
- Pimpinan DPR berjanji memproses usulan tersebut secara resmi pada masa sidang, membuka jalan bagi babak baru ketegangan politik antara legislatif dan eksekutif.

Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat disebut telah mencapai titik temu untuk menempuh hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kesepakatan informal itu mencuat jelang rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (10/11), dan langsung menempatkan DPR pada jalur konfrontasi konstitusional dengan istana.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa diskusi lintas fraksi selama masa reses mengerucut pada satu pilihan: HMP. Menurutnya, instrumen itu dinilai lebih tepat ketimbang hak angket atau interpelasi karena persoalan yang dihadapi bukan kebijakan pemerintah, melainkan dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden. “Hampir semua partai dalam pembahasan informal mengarah ke hak menyatakan pendapat,” ujar Khozin di kompleks parlemen.
Secara hukum, Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberi landasan bagi DPR untuk menggunakan HMP apabila terdapat dugaan syarat pencalonan presiden atau wakil presiden tidak terpenuhi. Namun, Khozin menyoroti ambiguitas rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945: apakah kasus ijazah ini masuk kategori “tidak pernah memenuhi syarat” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat”. Perbedaan tafsir itu, katanya, akan menentukan arah pembahasan di parlemen.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan usulan tersebut akan diproses secara resmi begitu masa sidang dimulai. Ia mengaku telah menerima dorongan dari berbagai kalangan, mulai organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi, agar polemik ijazah ditindaklanjuti. “Kami menunggu masa sidang untuk menyikapi apa yang berkembang,” kata Dasco, Senin (9/11).
Bagi DPR, penggunaan HMP bukan tanpa risiko. Instrumen ini jarang dipakai dan selalu memicu ketegangan tinggi karena berpotensi berujung pada rekomendasi pemakzulan. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut bisa menjadi ujian bagi stabilitas koalisi pemerintahan, terutama karena partai-partai pendukung pemerintah ikut disebut dalam kesepakatan informal itu. Di sisi lain, putusan MA telah menempatkan persoalan ini pada ranah hukum, sehingga DPR berhadapan dengan pilihan antara menghormati proses peradilan atau membuka front politik baru.
Masyarakat sipil yang mengawal kasus ini menuntut transparansi. Muhammad Subhan Palal, penggugat yang dimenangkan MA, sebelumnya menegaskan bahwa keputusan pengadilan seharusnya menjadi dasar bagi penyelenggara negara untuk mengevaluasi integritas syarat pencalonan. Desakan serupa datang dari sejumlah lembaga pemantau pemilu yang menilai polemik ijazah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keabsahan proses demokrasi 2024.
Dengan delapan fraksi bergerak searah, DPR tampaknya akan segera membentuk panitia khusus atau setidaknya menggelar rapat gabungan untuk merumuskan materi HMP. Namun, pertanyaan besarnya: akankah langkah ini berhenti pada pernyataan sikap, atau bereskalasi menjadi upaya politik yang lebih jauh? Jawabannya akan bergantung pada dinamika di masa sidang dan seberapa besar tekanan publik yang mengiringi setiap keputusan parlemen.



