Amerika Absen dari COP31, tetapi Kemenangan Demokrat di Pemilu Tengah Menyalakan Harapan Baru Iklim Global
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump memutuskan tidak mengirim delegasi resmi ke KTT Iklim COP31 di Antalya, Turki, untuk tahun kedua berturut-turut.
- Kemenangan telak Partai Demokrat di pemilu tengah AS memberikan sinyal positif bagi negara-negara peserta bahwa Washington akan kembali ke meja perundingan iklim.
- Meski tanpa kehadiran resmi AS, sekitar 20 anggota Kongres dari Demokrat tetap hadir dengan dana filantropi dan berjanji mengawal kebijakan iklim melalui jalur legislasi serta pengawasan.

Keputusan pemerintahan Donald Trump untuk tidak mengirim delegasi resmi ke Konferensi Para Pihak (COP) ke-31 di Antalya, Turki, menegaskan posisi Washington yang semakin terisolasi dalam diplomasi iklim global. Namun, gelombang kemenangan Partai Demokrat pada pemilu tengah November lalu telah mengubah atmosfer perundingan: negara-negara peserta kini melihat celah harapan bahwa Amerika Serikat akan segera meninggalkan era obstruksi iklim.
Ini menjadi tahun kedua berturut-turut tanpa kehadiran pemerintah AS dalam KTT iklim tahunan PBB. Trump, yang pernah menyebut krisis iklim sebagai “hoax” dan “omong kosong”, telah menarik Amerika dari kerangka kerja iklim internasional. Seorang pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa administrasi tidak akan mengirim siapa pun ke COP31, dengan alasan bahwa forum tersebut “menolak realitas” karena tidak mengakui bahwa kebijakan iklim ekstrem menghancurkan perekonomian negara-negara di dunia.
Penolakan itu berdampak langsung pada anggota Kongres. Sekitar 20 legislator dari Partai Demokrat yang tetap nekat berangkat ke Antalya tidak mendapatkan bantuan fasilitas dari Departemen Luar Negeri seperti biasa. Mereka harus mengandalkan pendanaan filantropi untuk menutupi biaya perjalanan. “Saya bersyukur kami bisa sampai di sini, tetapi situasinya gila,” ujar Sean Casten, anggota DPR dari Demokrat yang turut hadir. “Kami punya banyak pekerjaan rumah untuk membangun kembali. Kongres harus menjaga kontinuitas diplomasi di COP dan meminimalkan kerusakan sampai orang dewasa kembali ke Gedung Putih.”
Kebijakan Trump yang agresif mendukung bahan bakar fosil, melemahkan batas pencemaran, dan menghambat proyek energi bersih telah membuat AS menjadi outlier di antara negara-negara kaya. Laporan PBB terbaru menyebutkan bahwa dari 20 ekonomi utama dunia, hanya Amerika yang justru menambah emisi gas rumah kaca—sebuah “pengecualian besar” yang kontras dengan tren penurunan di negara lain. Sikap tersebut juga diperparah dengan pernyataan Trump di forum PBB tahun lalu yang menyebut krisis iklim sebagai “penipuan terbesar yang pernah dilakukan terhadap dunia” dan memperingatkan negara lain agar meninggalkan “skema hijau” yang menurutnya akan menghancurkan perekonomian.
Meski demikian, hasil pemilu tengah yang memberikan kendali kepada Demokrat di DPR dan Senat telah memberikan suntikan optimisme bagi para delegasi di Antalya. Mohamed Adow, Direktur Power Shift Africa, menilai bahwa ini adalah “awal dari akhir era Trump.” Menurutnya, kekuasaan Trump atas Kongres telah terpatahkan, dan hal ini membuka jalan bagi kembalinya Amerika ke perjuangan iklim dengan keseriusan yang dituntut oleh tanggung jawabnya. Adow juga menyebut kemenangan Luiz Inácio Lula da Silva di Brasil sebagai tonik tambahan bagi negara-negara berkembang.
“Bagi semua orang yang berjuang untuk planet yang layak huni, ini adalah momen harapan yang diperbarui. COP31 adalah waktu yang tepat untuk mempercepat aksi iklim dan membalikkan arus zaman kegelapan Trump.” — Mohamed Adow, Direktur Power Shift Africa
Susan Biniaz, mantan negosiator iklim senior AS, mengakui bahwa pemilu tengah tidak akan secara langsung mengubah kebijakan iklim federal. Namun, ia menilai bahwa sinyal dari pemilih Amerika bahwa mereka tidak puas dengan pemerintahan saat ini akan meningkatkan semangat perundingan di COP. Senada dengan itu, Catherine McKenna, mantan Menteri Lingkungan Hidup Kanada, menyatakan bahwa perubahan besar telah terjadi pasca-pemilu. “Negosiasi di COP itu penting, tetapi yang lebih penting adalah apa yang terjadi di dalam negeri. Trump telah sangat mengganggu, dan sekarang kita akan memiliki lebih banyak Demokrat yang bertindak untuk iklim,” ujarnya.
Meskipun Demokrat kini menguasai Kongres, mereka tidak memiliki kekuatan untuk meloloskan undang-undang iklim besar seperti Inflation Reduction Act karena Trump masih memegang hak veto. Namun, mereka tetap memiliki sejumlah jalur untuk menekan kebijakan iklim. Demokrat berencana menggunakan kekuatan investigasi dan surbpoena untuk menyelidiki Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) atas pemotongan staf dan penahanan dana iklim yang mereka anggap tidak sah. Mereka juga akan mengawasi upaya Trump menekan Eropa agar membeli gas AS, kerentanan industri asuransi terhadap krisis iklim, serta kekhawatiran bahwa AS akan kehilangan industri teknologi bersih kepada Tiongkok.
Selain itu, Demokrat akan mendominasi proses anggaran dan berpotensi membalikkan pemotongan dana untuk program lingkungan serta mengendalikan pembangunan pusat data yang semakin kontroversial. Beberapa legislasi, seperti percepatan perizinan untuk produksi dan transmisi energi bersih, mungkin bisa lolos dengan dukungan dari Partai Republik. Pemilu tengah juga menghasilkan kemenangan Demokrat di tingkat negara bagian, termasuk di Texas dan Georgia, yang membuka jalan bagi aksi iklim yang lebih luas di tingkat lokal.
Namun, masih ada pertanyaan besar: seberapa jauh Demokrat dapat mendorong agenda iklim tanpa memicu perlawanan dari pendukung Trump? Rachel Cleetus dari Union of Concerned Scientists menegaskan bahwa Demokrat tidak boleh hanya mempertahankan status quo. “Mereka harus melakukan lebih dari sekadar menjaga garis—ini adalah mandat besar untuk perubahan. Ilmu pengetahuan sudah cukup jelas, dan dunia sangat ingin Amerika Serikat mengambil langkah maju,” katanya. Dengan suhu global yang terus meningkat dan dampak krisis iklim yang semakin nyata, dunia menanti apakah Amerika benar-benar akan kembali memimpin atau justru semakin tenggelam dalam ketidakpastian politiknya sendiri.



