Kontroversi Reform UK: Serukan Larangan Imigran Masuk Politik, Kader Partai Disebut Rasis
Baca dalam 60 detik
- Carl Johnson, anggota dewan Reform UK, mempertanyakan hak imigran dan anak-anak mereka untuk menduduki jabatan politik, memicu tuduhan rasisme.
- Partai Reform UK membela Johnson dengan alasan kebebasan berbicara, sementara Partai Buruh menuntut pemecatan.
- Kasus ini menyoroti perdebatan soal identitas dan migrasi di Inggris yang kian memanas menjelang pemilu.

Seorang anggota dewan dari Partai Reform UK di Essex, Carl Johnson, memicu kemarahan setelah mengunggah komentar di media sosial yang mempertanyakan apakah imigran dan generasi kedua mereka layak menduduki jabatan politik. Unggahan tersebut langsung dikecam sebagai rasisme oleh anggota dewan dari Partai Buruh, Lee Scordis, yang menuntut agar Johnson segera dikeluarkan dari partainya.
Dalam unggahannya, Johnson menampilkan foto Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood dan Wali Kota London Sadiq Khan, keduanya merupakan politisi Partai Buruh keturunan imigran. Ia menulis, "Kita telah sengaja diinfiltrasi." Johnson juga menyatakan bahwa tidak ada orang asing yang seharusnya diizinkan mencalonkan diri untuk jabatan politik di Inggris. Komentarnya memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari Partai Konservatif di Braintree yang menyatakan "sangat menentang pernyataan tersebut dan obsesi beberapa politisi Reform yang secara terbuka mempertanyakan identitas warga Inggris yang lahir di negara ini."
Partai Reform UK sendiri membela Johnson dengan alasan kebebasan berbicara. Juru bicara partai mengatakan bahwa Johnson berhak atas pandangan pribadinya, seraya menegaskan komitmen partai terhadap kebijakan migrasi net-negatif. Sementara itu, Dewan County Essex menyatakan mengetahui unggahan tersebut tetapi menolak berkomentar apakah ada pengaduan resmi yang diterima. Johnson, yang juga anggota dewan untuk wilayah Three Fields dan Great Notley—yang mencakup tempat penampungan pencari suaka MDP Wethersfield—berdalih bahwa kekhawatirannya adalah agar pejabat publik selalu mengutamakan kepentingan Inggris.
"Debat terbuka dan kebebasan berbicara tidak boleh dibungkam hanya karena orang lain tidak setuju dengan sudut pandang tertentu," ujar Johnson kepada Local Democracy Reporting Service, membela tindakannya.
Kritik terhadap Johnson tidak hanya datang dari Partai Buruh. Scordis menilai pernyataan Johnson secara implisit menyerang tokoh-tokoh seperti Winston Churchill dan Rishi Sunak, yang memiliki orang tua kelahiran luar negeri, dan menyebut mereka tidak akan bisa terpilih dalam posisi apa pun. "Ini adalah teori konspirasi xenofobia yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik," tegas Scordis. Ia mendesak Reform UK untuk segera mengeluarkan Johnson dari partai.
Insiden ini bukan yang pertama kali mencuat di Inggris. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood sebelumnya telah mengungkapkan keprihatinannya tentang meningkatnya ujaran rasial yang dialami keluarga dan teman-temannya. Dalam wawancara dengan BBC pada Januari lalu, ia menyatakan bahwa media sosial berperan besar dalam menyebarkan konten kebencian dan memecah belah masyarakat. "Kita hidup di dunia yang lebih terpolarisasi, dan algoritma media sosial memperparah itu," ujarnya.
Kontroversi ini juga menyoroti perdebatan yang lebih luas tentang identitas nasional dan migrasi di Inggris, yang semakin memanas menjelang pemilihan umum. Partai Reform UK, yang dikenal dengan sikap anti-imigrasi, terus menuai kritik karena dianggap memanfaatkan sentimen xenofobia untuk meraih dukungan. Sementara Partai Buruh dan Konservatif berusaha mengambil jarak dari pernyataan Johnson, isu ini berpotensi menjadi bumerang bagi Reform UK jika tidak ditangani dengan tegas.
Ke depan, tekanan publik dan politik terhadap Reform UK diperkirakan akan meningkat, terutama jika partai tersebut tidak mengambil tindakan disipliner terhadap Johnson. Apakah partai akan mempertahankan anggotanya dengan alasan kebebasan berbicara, ataukah akan mengambil langkah tegas untuk menjaga citra? Publik Inggris menanti jawabannya, sementara diskursus tentang ras, identitas, dan demokrasi terus bergulir.



