Gugatan Trump terhadap Murdoch dan WSJ soal Surat Epstein Ditolak Hakim, Upaya Banding Jadi Taruhan
Baca dalam 60 detik
- Hakim Federal Miami menolak gugatan pencemaran nama baik Trump terhadap Rupert Murdoch dan The Wall Street Journal dengan prejudice, sehingga tidak bisa diajukan ulang di pengadilan federal.
- Putusan menegaskan Trump selaku figur publik gagal membuktikan unsur actual malice dalam pemberitaan surat ulang tahun untuk Jeffrey Epstein.
- Tim hukum Trump menyatakan akan mengajukan banding, memperpanjang benturan antara kekuasaan eksekutif dan kebebasan pers di Amerika Serikat.

Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut Rupert Murdoch dan The Wall Street Journal (WSJ) senilai US$10 miliar kandas di Pengadilan Federal Miami. Hakim Distrik Darrin Gayles pada Sabtu (31/10/2026) menolak gugatan pencemaran nama baik versi perbaikan dengan status dismissed with prejudice—keputusan yang menutup pintu bagi Trump untuk mengajukan klaim serupa di pengadilan federal.
Dalam putusan setebal 20 halaman, Gayles menilai Trump kembali gagal menunjukkan secara meyakinkan bahwa pihak tergugat menerbitkan artikel pada Juli 2025 dengan niat jahat aktual (actual malice). “Sama seperti upaya pertamanya, ia gagal,” tulis Gayles, seraya menyebut gugatan perbaikan itu berupaya “memaksakan cacat pada investigasi” yang telah dilakukan media tersebut.
Keputusan ini menjadi babak terbaru dari rangkaian sengketa hukum antara Trump dan institusi pers. Sebelumnya, pada April lalu, Gayles juga menolak gugatan awal Trump, tetapi memberi kesempatan penyusunan ulang. Kali ini, hakim tidak memberi ruang lagi. Ia bahkan menegaskan bahwa WSJ telah menjalankan “investigasi yang teliti dan terperinci” sebelum mempublikasikan laporan kontroversial tersebut.
Pangkal sengketa adalah artikel WSJ edisi 17 Juli 2025 yang mengulas surat ulang tahun ke-50 untuk Jeffrey Epstein. Menurut laporan tersebut, surat itu memuat tanda tangan Trump dan dikirim atas permintaan Ghislaine Maxwell, sahabat Epstein yang belakangan divonis bersalah dalam kasus perdagangan seksual. WSJ menggambarkan surat itu berisi beberapa baris teks yang dibingkai sketsa tubuh perempuan telanjang, dengan tanda tangan “Donald” di bagian bawah. Trump membantah keras dan menyebutnya “barang palsu”.
Dalam gugatan perbaikannya, Trump menambahkan sejumlah argumen baru, antara lain klaim bahwa Murdoch sempat berjanji “akan menangani” persoalan tersebut dalam percakapan telepon. Namun, Gayles menolak satu per satu dalil itu. Ia menegaskan, jika argumen bahwa artikel tak boleh terbit setelah adanya bantahan presiden diterima, maka figur publik dapat mencekal pemberitaan yang tidak menyenangkan—sesuatu yang bertentangan dengan Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan berbicara dan pers.
“Kami puas dengan keputusan pengadilan,” ujar juru bicara penerbit Dow Jones & Co. kepada CNBC.
Sementara itu, tim kuasa hukum Trump menyatakan tidak akan berhenti. “Presiden Trump akan terus melanjutkan gugatan besarnya terhadap The Wall Street Journal dan semua tergugat lainnya,” kata seorang juru bicara. Ia menambahkan bahwa Trump akan terus “meminta pertanggungjawaban mereka yang menyesatkan rakyat Amerika dengan berita palsu dan fitnah”.
Putusan ini bukan satu-satunya front hukum yang dihadapi Trump di dunia pers. Pada 22 Oktober lalu, hakim federal lain di Miami memerintahkan Trump menjalani pemeriksaan pendahuluan (deposition) dalam gugatan pencemaran nama baik senilai US$10 miliar terhadap BBC, paling lambat 11 Desember. Artinya, benturan antara Trump dan media internasional masih akan berlangsung panjang, bahkan ketika ia kembali menduduki kursi kepresidenan.
Bagi publik Indonesia, perkara ini lebih dari sekadar drama politik Amerika. Putusan Gayles menegaskan kembali prinsip bahwa kekuasaan eksekutif tidak dapat digunakan untuk membungkam kritik media melalui jalur hukum perdata. Di saat banyak negara—termasuk Indonesia—masih memperdebatkan batas antara kritik dan pencemaran nama baik, preseden actual malice ini menjadi cermin tentang seberapa jauh negara demokrasi melindungi kebebasan pers dari tekanan pejabat publik.
Yang menarik, hakim tidak memutus apakah Trump benar-benar menulis surat tersebut. Ia hanya menilai bahwa WSJ memiliki dasar investigasi yang memadai untuk menerbitkannya. Dengan kata lain, pertarungan sebenarnya bukan tentang keaslian surat, melainkan tentang standar pembuktian ketika seorang presiden merasa dirugikan oleh pemberitaan. Jika banding Trump diterima, standar itu bisa bergeser—dan bukan hanya bagi Amerika Serikat.



