MUI Desak Konser Andrea Bocelli Dibatalkan, Pemerintah Diminta Konsisten

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana konser musisi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel. Kali ini, sasaran desakan adalah penyanyi opera asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan tampil di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di Jakarta pada 3 November mendatang.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten menolak segala bentuk kegiatan yang melibatkan pendukung Zionisme. Menurutnya, pembatalan konser Bocelli adalah langkah penting untuk menjaga prinsip keberpihakan Indonesia pada kemanusiaan.

"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto dalam pernyataan resmi di situs MUI, Sabtu (10/10).

Desakan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, MUI juga menuntut pembatalan konser musisi Israel Houghton, dan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah menolak permohonan visa Houghton. Langkah tersebut diambil karena rekam jejak Houghton yang dinilai pro-Israel dan tidak sejalan dengan posisi resmi Indonesia terkait Palestina.

Sudarnoto menyoroti rekam jejak Bocelli yang dianggap tidak dapat dibenarkan. Ia menilai bahwa keuntungan ekonomi dari menghadirkan musisi pro-Zionis tidak sebanding dengan komitmen bangsa Indonesia menentang penjajahan. MUI juga menyesalkan dugaan dukungan dari kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terhadap rencana kedatangan Bocelli.

"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," tegas Sudarnoto.

Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam menegakkan sikap politik luar negeri bebas aktif, terutama terkait isu Palestina. Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa keputusan penolakan terhadap Houghton diambil setelah koordinasi lintas lembaga, termasuk Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, dan Polri. Pemerintah beralasan bahwa kegiatan yang berpotensi merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diizinkan.

Jika konser Bocelli tetap digelar, pemerintah berisiko dianggap tidak konsisten dan mengabaikan desakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Di sisi lain, pembatalan dapat menimbulkan dampak ekonomi, terutama bagi sektor pariwisata dan penyelenggara acara. Namun, bagi MUI, prinsip kemanusiaan dan solidaritas Palestina harus berada di atas kepentingan ekonomi sesaat.

Publik kini menanti sikap resmi pemerintah. Apakah mereka akan mengikuti jejak penolakan terhadap Houghton, atau memberikan pengecualian bagi Bocelli? Keputusan ini akan menjadi preseden bagi penyelenggaraan acara yang melibatkan tokoh kontroversial di masa depan.