Posyandu di Manggarai Timur Diperkuat untuk Enam Layanan Dasar Pascabencana
Baca dalam 60 detik
- TP Posyandu Pusat dan TP PKK mengunjungi Posyandu Damer di Desa Satar Padut, Manggarai Timur, untuk memperkuat peran Posyandu dalam pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Fokus penguatan meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, dengan sasaran utama kelompok rentan terdampak bencana.
- Bantuan operasional dan logistik disalurkan, termasuk alat antropometri, bahan medis, alat pengukur tekanan darah, kursi pelayanan, serta paket makanan dan sembako.

Tim Pembina Posyandu Pusat bersama Tim Penggerak PKK memperluas mandat Posyandu di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dari sekadar layanan kesehatan menjadi penggerak pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini diambil untuk memastikan kelompok rentan yang terdampak bencana tetap mendapat akses layanan dasar.
Kunjungan ke Posyandu Damer, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, pada Kamis (8/10), menjadi momentum penguatan tersebut. Enam bidang SPM yang menjadi fokus meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Dengan cakupan ini, Posyandu tidak lagi hanya menjadi tempat imunisasi atau penimbangan balita, tetapi juga simpul partisipasi warga dalam memenuhi kebutuhan dasar di tingkat desa.
Plt. Sekretaris Umum TP Posyandu Pusat sekaligus Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat, Safriati Safrizal, menekankan bahwa kader memiliki peran krusial dalam memastikan layanan dasar menjangkau masyarakat. Menurutnya, 10 Program Pokok PKK dan peran Posyandu dapat menjadi penggerak perubahan di tingkat keluarga dan komunitas, terutama dalam mendampingi kelompok rentan setelah bencana.
"Saya mengajak pengurus/kader PKK dan pengurus/kader Posyandu Desa Satar Padut untuk terus aktif melakukan pendampingan, edukasi kesehatan, serta memastikan pelayanan Posyandu tetap berjalan, terutama bagi kelompok rentan," ujar Safriati.
Ia menjelaskan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki kondisi fisik lingkungan. Diperlukan pula pemulihan ketahanan keluarga dan pemenuhan layanan dasar agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak. Kader Posyandu dan PKK diharapkan terus hadir mendampingi keluarga terdampak, sekaligus memastikan mereka memperoleh edukasi dan pelayanan yang dibutuhkan selama masa pemulihan.
Dalam kunjungan tersebut, TP Posyandu dan TP PKK Pusat menyalurkan bantuan untuk mendukung operasional pelayanan Posyandu dan membantu warga terdampak. Bantuan alat antropometri dan bahan medis habis pakai diharapkan memperkuat kapasitas Posyandu dalam memantau tumbuh kembang anak dan memberikan pertolongan pertama. Selain itu, bantuan kursi pelayanan dan alat pengukur tekanan darah akan meningkatkan kenyamanan dan jangkauan layanan.
Bantuan logistik untuk kebutuhan sehari-hari, seperti paket sembako, makanan ringan anak, air mineral, dan susu, juga disalurkan. Langkah ini merupakan wujud dukungan nyata bagi masyarakat yang masih dalam proses pemulihan pascabencana. Safriati menegaskan bahwa dukungan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Saya percaya dan yakin, dengan dukungan seluruh pihak, Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur khususnya dan Provinsi NTT secara umum dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," ucapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi NTT Mindriyati Astiningsih, Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai Timur Theresia Wisang, serta pengurus dan kader TP Posyandu dan TP PKK dari provinsi, kabupaten, dan desa, termasuk perwakilan dari enam Posyandu di Manggarai Timur. Kolaborasi lintas tingkat ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat layanan dasar di daerah yang rawan bencana.
Ke depan, penguatan Posyandu sebagai ujung tombak pemenuhan SPM di Manggarai Timur akan bergantung pada konsistensi kader dan dukungan anggaran daerah. Jika berhasil, model ini dapat direplikasi di kabupaten lain di NTT yang menghadapi tantangan serupa. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah akan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memastikan layanan ini berkelanjutan?



