Sistem Warisan Hambat AI, 93% CIO Khawatir Insiden Keamanan Perusahaan

Lebih dari delapan dari sepuluh perusahaan teknologi terpaksa membatalkan setidaknya satu proyek percontohan kecerdasan buatan (AI) karena sistem TI warisan yang sudah usang tidak mampu mendukung kebutuhan komputasi dan integrasi data. Temuan ini berasal dari studi yang dirilis GFT Technologies pada Selasa (22/7), berdasarkan survei terhadap 945 chief information officer (CIO) dan chief technology officer (CTO).

Survei tersebut juga mengungkap kekhawatiran yang lebih serius: 93% responden meyakini bahwa tidak memodernisasi sistem warisan sambil tetap mengadopsi AI berpotensi memicu insiden keamanan berskala perusahaan. Angka ini menegaskan bahwa risiko keamanan siber bukan lagi ancaman teoretis, melainkan konsekuensi langsung dari infrastruktur yang tertinggal.

Rishi Chohan, CEO GFT Technologies untuk wilayah Amerika Serikat, menjelaskan bahwa jika tujuan CIO hanya sebatas peningkatan produktivitas dan efisiensi kecil, hambatan dari sistem warisan masih bisa ditoleransi. "Namun ketika AI semakin kompleks dan terhubung ke lebih banyak bagian bisnis, seperti pada AI agentik, sistem warisan menjadi penghalang signifikan bagi skala, kecepatan, dan keamanan," ujarnya dalam wawancara melalui surel dengan CIO Dive.

AI dan sistem agentik menuntut daya komputasi besar, akses data yang luas, belanja TI berkelanjutan, serta tata kelola yang solid. Seiring teknologi ini menyebar ke seluruh organisasi, infrastruktur warisan mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Laporan terbaru Google pada Juli 2024 bahkan mencatat hanya 17% pemimpin TI yang yakin tumpukan teknologi mereka mampu mendukung agen AI untuk misi kritis.

Selama beberapa tahun terakhir, risiko keamanan siber, siklus rilis yang lambat, dan biaya pemeliharaan teknologi warisan menjadi pendorong utama modernisasi. Kini, interoperabilitas dengan sistem AI muncul sebagai prioritas baru seiring pemimpin TI mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk perombakan AI. Namun, upaya modernisasi tidak harus dilakukan sekaligus. Chohan menyarankan CIO mendefinisikan tujuan AI bagi bisnis, mengidentifikasi sistem yang menghambat, lalu memodernisasi secara bertahap. "Dengan melakukannya secara metodis, mereka dapat membangun fondasi yang dibutuhkan organisasi untuk menskalakan AI," imbuhnya.

Survei GFT juga memetakan tahapan modernisasi: hampir separuh responden telah memulai modernisasi sistem warisan, sekitar seperempat sudah mulai tetapi merasa tertinggal, dan 1% belum memulai rencana apa pun. Hanya 15% pemimpin TI yang mengaku hampir atau sepenuhnya selesai. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan masih bergulat dengan infrastruktur lama saat tekanan untuk mengadopsi AI semakin kuat.

"Tidak banyak orang yang lebih memahami cara organisasi beroperasi selain pemimpin teknologinya – bagaimana dibangun, bagaimana karyawan bekerja, dan bagaimana pelanggan merasakan layanannya. Akibatnya, para pemimpin lebih siap membangun solusi yang dibentuk oleh kebutuhan bisnis ketimbang kebisingan pasar," kata Chohan.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini menjadi peringatan bagi perusahaan dan instansi pemerintah yang tengah mengejar transformasi digital. Banyak organisasi di Tanah Air masih mengandalkan sistem warisan untuk layanan inti, sementara adopsi AI dipacu oleh kebutuhan efisiensi dan daya saing. Ketidaksesuaian antara keduanya berisiko menimbulkan celah keamanan, terutama di sektor keuangan, kesehatan, dan layanan publik yang menyimpan data sensitif. Regulasi Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku juga menuntut tata kelola data yang ketat, sehingga modernisasi sistem menjadi keniscayaan, bukan pilihan.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah perusahaan perlu memodernisasi infrastruktur TI, melainkan seberapa cepat mereka dapat melakukannya tanpa mengorbankan keamanan. CIO yang mampu menyaring kebisingan pasar dan fokus pada kebutuhan bisnis akan lebih siap membangun fondasi AI yang tangguh. Namun, tanpa percepatan modernisasi, gelombang AI berikutnya berpotensi memperlebar jurang antara perusahaan yang siap dan yang tertinggal.