Mendagri Kunci Rencana 2.200 Rumah di Papua Pegunungan, Sinkronkan dengan Program Gentengisasi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/9), yang menghasilkan keputusan strategis: pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Rencana ini terbagi menjadi 2.000 unit untuk masyarakat umum dan 200 unit khusus bagi kepala suku, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut menandai babak baru penanganan perumahan di wilayah timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta sejumlah kepala daerah dari seluruh Papua Pegunungan. Tidak hanya itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut dilibatkan. Kehadiran mereka menyiratkan bahwa pemerintah ingin memastikan aspek pengawasan, pengadaan, dan pendataan berjalan sejak awal, bukan sekadar seremoni peletakan batu pertama.

Dalam kesempatan yang sama, agenda berlanjut ke penguatan program gentengisasi—sebuah inisiatif yang menyasar penggunaan atap genteng menggantikan seng, sejalan dengan visi Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Mendagri menegaskan bahwa estetika hunian bukan sekadar soal penampilan, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih layak huni. "Rumah-rumah sebaiknya menggunakan tidak hanya seng," ujarnya kepada wartawan usai rapat, seraya mengapresiasi langkah Menteri PKP yang telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Purwakarta.

Pemilihan Jawa Barat sebagai sentra genteng bukan tanpa alasan. Daerah ini memiliki tradisi panjang produksi genteng dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Maruarar Sirait menilai bahwa penguatan sentra produksi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas produk. "Kita mau mendukung UMKM, tapi dengan cara mendidik kualitasnya juga harus bagus," katanya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa program gentengisasi tidak hanya soal mengganti material, tetapi juga mentransformasi standar produksi UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Bagi pembaca di Indonesia, terutama pelaku usaha dan investor, kebijakan ini membuka peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, permintaan genteng diproyeksikan meningkat seiring pembangunan rumah di Papua Pegunungan dan daerah lain. Di sisi lain, kesiapan logistik menjadi ujian besar. Distribusi genteng dari Jawa Barat ke wilayah pegunungan Papua membutuhkan biaya transportasi tinggi dan perencanaan rantai pasok yang cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa harga genteng di Papua tidak melonjak akibat ongkos kirim, yang pada akhirnya bisa membebani anggaran negara.

"Sentra genteng salah satunya adalah Jawa Barat. Bapak Maruarar Sirait sudah melakukan langkah-langkah merealisasikan arahan Bapak Presiden mengenai gentengisasi," ujar Mendagri.

Selain aspek ekonomi, program ini juga menyentuh dimensi sosial-budaya. Pembangunan rumah bagi kepala suku di Papua Pegunungan menunjukkan pendekatan yang menghormati struktur adat setempat. Namun, tanpa mekanisme verifikasi yang transparan, alokasi 200 unit rumah untuk kepala suku berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Di sinilah peran BPS dan BPKP menjadi krusial—memastikan data penerima manfaat valid dan anggaran digunakan secara akuntabel.

Ke depan, keberhasilan program ini akan bergantung pada tiga hal: kecepatan realisasi di lapangan, kualitas bangunan yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem di pegunungan, dan keberlanjutan pasokan genteng dari sentra produksi. Jika ketiganya terpenuhi, bukan tidak mungkin model ini direplikasi ke provinsi lain di Papua. Namun, jika koordinasi antarkementerian melemah setelah rapat usai, target 2.200 rumah hanya akan menjadi angka di atas kertas. Mampukah pemerintah menjaga momentum ini hingga rumah-rumah itu benar-benar berdiri?