DKPP Diusulkan Berwenang Serahkan Dugaan Pidana Pemilu ke Penegak Hukum
Baca dalam 60 detik
- Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella mengusulkan agar DKPP tidak hanya memberi sanksi etik, tetapi juga meneruskan dugaan pidana penyelenggara pemilu ke aparat penegak hukum.
- Usulan ini muncul saat RUU Pemilu sedang dibahas dan dikhawatirkan hanya fokus pada ambang batas parlemen serta sistem proporsional, mengabaikan penguatan kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP.
- Jika disetujui, perluasan kewenangan DKPP berpotensi mengubah lanskap penegakan hukum pemilu dan menuntut koordinasi baru dengan kepolisian serta kejaksaan.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mengusulkan perluasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia menilai DKPP saat ini hanya bisa menjatuhkan sanksi etik kepada komisioner KPU atau Bawaslu, tanpa bisa menindak dugaan pelanggaran pidana yang mungkin terjadi dalam proses pemilu. Usulan itu disampaikan Rio dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2026), di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang berjalan.
Menurut Rio, keterbatasan kewenangan DKPP membuat penyelesaian pelanggaran pemilu sering berhenti pada sanksi administratif atau etik. Padahal, dalam beberapa kasus, dugaan gratifikasi atau tindakan yang memicu kerusuhan bisa masuk ranah pidana. "Kalau memang diduga ada pelanggaran pidana di situ, ada gratifikasi di situ, yang mengakibatkan terjadi huru-hara dan sebagainya, maka DKPP tidak hanya sekadar memberhentikan, tapi bisa membawa itu ke ranah pidana, dan meneruskan itu ke pihak penegak hukum," ujar Rio.
Ia menyoroti kemungkinan kesalahan atau kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dapat memicu sengketa hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Rio, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilu, tetapi juga oleh profesionalitas penyelenggara. Karena itu, ia meminta agar penguatan kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi bagian dari pembahasan RUU Pemilu. "Karena Rancangan Undang-Undang Pemilu sedang disusun, sebaiknya tidak hanya mengurusi soal PT (Parliamentary Threshold) saja, mengurusi soal sistem Pemilu saja, proporsional tertutup atau terbuka," kata Rio.
Rio juga menyoroti pentingnya pembenahan internal partai. Sebagai Ketua Tim Task Force DPP Hanura, ia mengumpulkan jajaran pengurus di Lampung, Jumat (25/9/2026), untuk mengecek kesiapan struktur dari tingkat DPD hingga PAC menghadapi Pemilu 2029. Ia mengakui kondisi struktur Hanura di Lampung mulai membaik dibandingkan dua hingga tiga bulan sebelumnya. "Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 tidak terjadi lagi pada pemilu 2029. Jadi tidak boleh enggak ada pengurus, enggak ada yang mencalonkan anggota legislatif. Jadi hampir setengah lebih itu tidak ada calon anggota legislatif-nya di Provinsi Lampung itu," jelasnya.
"Jadi jangan ribut soal PT saja. Penyelenggaranya enggak benar, kualitas demokrasi juga tidak seperti yang kita inginkan." โ Patrice Rio Capella, Wakil Ketua Umum Hanura
Usulan perluasan kewenangan DKPP ini menyentuh inti persoalan penegakan hukum pemilu di Indonesia. Selama ini, DKPP berperan sebagai lembaga etik yang menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jika kewenangannya diperluas untuk meneruskan dugaan pidana, maka akan ada perubahan signifikan dalam alur penanganan pelanggaran pemilu. DKPP tidak lagi hanya berhenti pada rekomendasi pemberhentian, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi proses hukum pidana. Namun, gagasan ini memerlukan kajian mendalam karena berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu yang sudah memiliki mekanisme penanganan pelanggaran pidana pemilu.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya investor dan pelaku pasar, perkembangan ini relevan karena stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan faktor penting dalam iklim investasi. Pemilu yang bersih dan penyelenggara yang profesional akan mengurangi risiko sengketa berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Sebaliknya, jika RUU Pemilu hanya fokus pada isu teknis seperti ambang batas parlemen tanpa memperkuat kelembagaan penyelenggara, potensi konflik pasca-pemilu bisa meningkat. Karena itu, pembahasan RUU Pemilu perlu mencakup aspek penguatan kelembagaan, termasuk perluasan kewenangan DKPP, agar kualitas demokrasi dan kepastian hukum berjalan seiring.
Ke depan, usulan ini akan diuji dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR. Jika disetujui, DKPP akan memiliki peran yang lebih besar dalam menjaga integritas pemilu, tetapi juga menghadapi tantangan baru dalam hal koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Pertanyaannya, apakah perluasan kewenangan ini akan benar-benar memperkuat penegakan hukum pemilu, atau justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang memperlambat proses? Waktu yang akan menjawab, tetapi arah pembahasan RUU Pemilu saat ini akan menentukan wajah demokrasi Indonesia pada Pemilu 2029.



