Remisi 19 Bulan Bechi: Pembebasan Bersyarat Anak Kiai Jombang dan Pertanyaan Keadilan Korban
Baca dalam 60 detik
- Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi menghirup udara bebas setelah menerima remisi total 16 bulan 105 hari, memenuhi syarat pembebasan bersyarat.
- Lapas Kelas I Malang menegaskan prosedur sesuai regulasi, namun publik mempertanyakan proporsionalitas vonis dan hak narapidana kekerasan seksual.
- Bechi wajib lapor ke Bapas Malang hingga Desember 2028, sementara desakan evaluasi sistem remisi bagi pelaku kejahatan seksual menguat.

Moch Subchi Azal Tsani, yang dikenal sebagai Bechi, telah menyelesaikan masa tahanannya di Lapas Kelas I Malang dan menghirup udara bebas lebih cepat dari yang diperkirakan. Putra seorang kiai dari Jombang itu menerima remisi kumulatif selama 16 bulan 105 hari, atau setara 19 bulan lebih, yang menjadi kunci perolehan pembebasan bersyaratnya. Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, mengungkapkan bahwa akumulasi pengurangan hukuman tersebut dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2023.
"Jumlah perolehan remisi 16 bulan, 105 hari, sejak putusan 26 Juli 2023," ujar Christo pada Kamis (24/9), seraya membantah adanya perlakuan istimewa terhadap terpidana kasus kekerasan seksual tersebut. Ia merinci bahwa remisi umum terakhir diberikan pada 17 Agustus 2025 sebesar 4 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut dokumen lapas, Bechi telah menjalani dua perga tiga masa pidana pada 23 Juli 2025, yang menjadi dasar pengajuan program pembebasan bersyarat.
Usulan tersebut disetujui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui surat keputusan bernomor PAS-1429.PK.05.03 Tahun 2025 tertanggal 15 Agustus 2025. Surat itu diterima Lapas Malang empat hari kemudian, dan pada 20 Agustus 2025 Bechi resmi meninggalkan penjara. Statusnya berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang hingga 1 Desember 2028.
Kepala Bapas Kelas I Malang, Fathorrosi, menyatakan bahwa Bechi telah mematuhi kewajiban lapor bulanan sejak Agustus 2025 tanpa pernah absen. "Selama mulai dari Agustus, tidak pernah absen. Jadi yang bersangkutan proaktif terhadap pengawasan kami," katanya, Selasa (22/9). Ia menambahkan bahwa kliennya kooperatif dan mengikuti seluruh program pembinaan yang ditetapkan.
"Klien Subchi wajib lapor ke Bapas Malang sampai dengan 1 Desember 2028. Untuk syarat mendapatkan bebas bersyarat berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik dan sudah menjalani 2/3 dari masa pidana." โ Christo Victor Nixon Toar, Kepala Lapas Kelas I Malang
Kasus ini bermula dari laporan seorang santriwati ke Polres Jombang pada 2017 atas dugaan pencabulan. Penanganan kemudian diambil alih Polda Jawa Timur, namun proses hukum tersendat karena Bechi kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan sejak Desember 2019. Puncaknya pada Juli 2022, aparat kepolisian mengepung Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Ploso selama belasan jam sebelum Bechi menyerahkan diri.
Pada 17 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 7 tahun penjara setelah menyatakan Bechi terbukti melanggar Pasal 289 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Vonis itu hanya kurang dari setengah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 16 tahun berdasarkan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Upaya banding yang diajukan Bechi ditolak; Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan tingkat pertama pada Februari 2023.
Pembebasan bersyarat Bechi menyulut kembali perdebatan tentang keadilan bagi korban kekerasan seksual. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai remisi bagi pelaku kejahatan seksual berpotensi mengabaikan trauma korban dan efek jera. Di sisi lain, pihak lapas berdalih bahwa pemberian remisi adalah hak narapidana yang memenuhi syarat administratif dan perilaku baik, bukan bentuk pengistimewaan.
Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, yang enggan disebut namanya, menilai bahwa sistem remisi di Indonesia memang mengedepankan pembinaan, tetapi perlu ada pengecualian untuk kejahatan luar biasa seperti kekerasan seksual terhadap anak. "Remisi seharusnya mempertimbangkan dampak psikologis korban dan aspek keadilan restoratif," ujarnya. Ia mendorong revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM agar pelaku kejahatan seksual tidak mudah mendapatkan pengurangan hukuman.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan evaluasi tersebut. Sementara itu, Bechi kini menjalani masa pembebasan bersyarat dengan kewajiban lapor bulanan. Publik akan terus menyoroti apakah pengawasan Bapas berjalan efektif dan apakah hak-hak korban tetap terpenuhi. Pertanyaan besarnya: akankah kasus ini menjadi momentum perbaikan kebijakan remisi, atau sekadar catatan kelam yang terlupakan?



