Gelombang PHK Teknologi 2026 Melampaui 185 Ribu, Oracle Pangkas 21 Ribu Pekerja
Baca dalam 60 detik
- Sepanjang 2026, lebih dari 185.000 pekerja teknologi kehilangan pekerjaan, dengan Oracle memangkas 21.000 posisi atau 13% dari total tenaga kerjanya.
- Efisiensi berbasis kecerdasan buatan menjadi pemicu dominan, meski sejumlah perusahaan menyebut alasan restrukturisasi dan tekanan pasar.
- Pemerintah California meluncurkan instrumen pemantauan dampak AI, sementara ribuan karyawan Google menuntut jaminan pesangon dan pembelian sukarela sebelum PHK.

Oracle memangkas 21.000 pekerjaan sepanjang tahun fiskal terakhir, setara 13% dari total tenaga kerjanya, menjadikannya PHK terbesar di sektor teknologi global pada 2026. Angka itu terungkap dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan 23 Juni, dan menandai babak baru gelombang efisiensi yang menyapu raksasa perangkat lunak, gim, kendaraan listrik, hingga platform pembayaran.
Sepanjang tahun ini, lebih dari 185.000 posisi di industri teknologi telah dihapus, menurut pelacak TrueUp. Jumlah itu mengejutkan karena baru pertengahan tahun, sementara sepanjang 2025 totalnya mencapai 245.000. Artinya, laju pemutusan hubungan kerja tahun ini berpotensi melampaui rekor sebelumnya jika tren berlanjut. Microsoft, Meta, Cisco, PayPal, dan Visa termasuk di antara puluhan perusahaan yang mengumumkan pengurangan besar-besaran.
Yang membedakan gelombang kali ini adalah alasan yang dikemukakan. Oracle secara eksplisit menyebut adopsi dan penyebaran teknologi AI di seluruh operasinya "telah dan mungkin terus mengakibatkan pengurangan tenaga kerja". Visa mengakui AI mempercepat evolusi cara kerja, meski bukan satu-satunya faktor. Cloudflare menyatakan langkahnya bukan sekadar pemangkasan biaya, melainkan upaya mendefinisikan ulang cara perusahaan beroperasi di era AI agentik.
Di sektor gim, Microsoft memangkas 4.800 pekerjaan, dengan divisi Xbox menanggung beban terberat: 3.200 posisi dieliminasi hingga fiskal 2027. Kepala Xbox Asha Sharma menyebut langkah ini sebagai bagian dari "reset" yang diumumkan musim panas lalu. Sony Interactive Entertainment juga memangkas sejumlah besar staf Bungie, termasuk sebagian besar tim Destiny. Electronic Arts dan Ubisoft menyusul dengan pengurangan serupa, menandakan tekanan struktural di industri hiburan digital yang belanja produksinya membengkak sementara pendapatan tidak tumbuh secepat itu.
Apple, yang biasanya enggan berbicara soal PHK, dilaporkan memangkas lebih dari 200 karyawan di divisi Vision Group dan Intelligent Systems Experience. Langkah ini dibaca sebagai sinyal bahwa CEO mendatang John Ternus akan menempatkan kategori Vision Pro "di atas es" setelah headset seharga 3.699 dolar AS itu gagal menembus pasar massal. Di sisi lain, perubahan di Intelligent Systems disebut terkait persiapan arsitektur Siri yang baru diisi AI.
"Kami memutuskan menutup kantor Nashville untuk merampingkan operasi dan menyelaraskan tim demi pertumbuhan jangka panjang," ujar juru bicara TikTok U.S.D.S. Joint Venture, mengomentari pemangkasan 250 pekerja dan penutupan kantor di Tennessee.
Tekanan juga datang dari bawah. Lebih dari 4.500 karyawan Google menandatangani petisi menuntut perlindungan PHK, termasuk pembelian sukarela sebelum pemutusan wajib dan jaminan pesangon. Gubernur California Gavin Newsom meluncurkan instrumen pemantauan dampak AI terhadap tenaga kerja, sinyal bahwa pemerintah negara bagian mulai mengambil peran aktif dalam mengelola disrupsi ini.
Bagi Indonesia, gelombang ini bukan sekadar berita jauh. Banyak perusahaan teknologi global yang beroperasi di Tanah Air—Microsoft, Google, TikTok, Meta—menjadi acuan kebijakan ketenagakerjaan dan standar kompensasi. Jika kantor pusat memangkas anggaran, dampaknya bisa merembet ke operasi regional, termasuk perekrutan dan proyek lokalisasi. Lebih dari itu, narasi "AI menggantikan manusia" yang menguat di Amerika Serikat berpotensi memengaruhi negosiasi serikat pekerja dan regulasi ketenagakerjaan domestik, terutama di sektor ekonomi digital yang menyumbang sekitar 8% PDB.
Pemerintah Indonesia sendiri belum memiliki instrumen khusus untuk memantau dampak AI terhadap lapangan kerja, berbeda dari California. Kementerian Ketenagakerjaan masih mengandalkan data PHK konvensional, sementara perusahaan teknologi di dalam negeri mulai mengadopsi otomatisasi layanan pelanggan dan pengembangan perangkat lunak. Kesenjangan data ini bisa menyulitkan perumusan kebijakan yang presisi.
Pertanyaan besarnya: apakah gelombang PHK ini akan berhenti setelah perusahaan selesai membangun infrastruktur AI, atau justru menjadi pola permanen? Jika yang kedua, lanskap kerja teknologi global—dan Indonesia di dalamnya—akan berubah lebih cepat dari yang mampu diantisipasi regulasi mana pun.



