Gas Bolivia Kering, 'Keajaiban Ekonomi' Runtuh: Pelajaran bagi Negara Kaya Sumber Daya
Baca dalam 60 detik
- Bolivia menghadapi krisis ekonomi akibat cadangan gas yang menipis dan inflasi yang melonjak, setelah puluhan tahun bergantung pada ekspor komoditas mentah.
- Model negara rente membuat kekayaan gas tidak diinvestasikan untuk industrialisasi, sementara elit menempatkan dana offshore dan sektor informal melonjak ke 84%.
- Pemerintah beralih ke emas dan soya, tetapi komunitas adat di Amazon menawarkan bioekonomi berkelanjutan sebagai alternatif yang menghadapi tekanan politik.

Bolivia, yang pernah dijuluki "jantung energi Amerika Selatan", kini berada di ambang krisis ekonomi setelah cadangan gas alamnya menyusut drastis. Inflasi yang dulu terendah di kawasan melonjak, sementara harga bahan pokok impor di pasar-pasar La Paz dilaporkan berlipat ganda. Kejatuhan ini menandai berakhirnya era boom gas 2006–2014 yang sempat mengangkat jutaan orang dari kemiskinan.
Kemiskinan yang berhasil ditekan hingga setengahnya pada masa kejayaan gas kini kembali mengancam. Pemerintah menghadapi tekanan besar untuk mencari sumber pendapatan baru, tetapi langkah tersebut tidak lepas dari bayang-bayang model ekonomi rente yang sama. Kegagalan menemukan cadangan gas baru, subsidi bahan bakar yang mahal, dan pelarian modal menjadi pemicu utama. Menurut mantan kepala asosiasi ekonom Bolivia selatan, Luis Fernando Romero, negara gagal memanfaatkan peluang historis yang membawa pendapatan besar.
Alih-alih membangun industri pengolahan atau ekspor bernilai tambah, pemerintah berturut-turut mengalirkan keuntungan gas ke belanja negara, subsidi, dan mempertahankan nilai tukar tetap terhadap dolar AS. Akibatnya, ketika harga komoditas anjlok pada 2014, cadangan devisa terkuras dan produksi gas menurun. Ekonom Andrés Arauz, mantan chief operating officer Bank Sentral Ekuador, menilai bahwa yang menentukan nasib negara bukanlah kepemilikan industri hidrokarbon negara, melainkan apakah ada pengembangan sektor swasta, diversifikasi, dan pengentasan kemiskinan yang menyertainya. Di Bolivia, investasi paralel itu tidak pernah terwujud.
Kritik terhadap nasionalisasi hidrokarbon sering mengabaikan peran pelarian modal. Arauz menyoroti bahwa masalah utamanya bukanlah orang miskin yang mendapat sedikit uang, melainkan orang kaya yang membawa uang keluar tanpa respons dari elit domestik untuk membangun ekonomi industri. Dana offshore yang diperkirakan mencapai US$10 miliar—setara seperdelapan PDB—memperparah kekurangan dolar. Nilai tukar tetap boliviano sempat mendorong impor murah dan daya beli konsumen, tetapi menghancurkan industri lokal. Sektor informal pun melonjak menjadi 84% pada 2024, tertinggi di Amerika Latin. "Spekulasi nilai tukar bisa lebih menguntungkan daripada bisnis yang sah," ujar Arauz.
Pemerintahan Presiden Rodrigo Paz menghadapi gelombang protes setelah pemotongan subsidi bahan bakar pada Desember lalu dan reformasi agraria yang berpihak pada agrobisnis. Pemerintah kemudian mengumumkan bahwa perusahaan hidrokarbon negara akan fokus pada eksplorasi, ekstraksi, dan penyulingan. Namun, dengan ladang gas yang mengering, sektor pertambangan emas dan agrobisnis tumbuh menjadi frontier baru dalam model rente berorientasi ekspor. "Ini adalah kisah berulang tentang ketergantungan sumber daya alam," kata Carlos Arze, pakar hidrokarbon dari Cedla.
Di dataran rendah Amazon Bolivia, komunitas adat dan petani telah lama menjalankan model ekonomi alternatif. Mereka mengumpulkan buah dan kacang hutan seperti açaí, kakao, dan kacang Brazil—produk hutan non-kayu yang tumbuh alami tanpa penebangan. Bioekonomi ini menghasilkan pendapatan sambil menjaga hutan tetap utuh. Biolog Vincent Vos, yang telah bekerja di Amazon Bolivia sejak 2002, menekankan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan memberi manfaat bagi banyak orang. Ekspor kacang Brazil pada 2024 mencapai £145 juta, dua kali lipat nilai sektor kayu. Meski demikian, ia mengakui bahwa ekonomi alternatif ini masih jauh dari nilai tambang atau soya. Vos menambahkan bahwa menggabungkan panen hutan lestari dengan pariwisata dan program penyerapan karbon dapat membantu pertumbuhannya. "Anda bisa panen soya sekitar 10 tahun lalu tanah rusak. Tapi panen kacang Brazil bisa selamanya," ujarnya.
Namun, memperluas alternatif hijau menghadapi hambatan politik besar. Lobi pertambangan dan agroindustri semakin berkuasa atas pemerintah yang telah menyingkirkan kebijakan lingkungan. "Kakao dan açaí tidak memiliki kekuatan apa pun dibandingkan itu," kata Vos. Arauz juga memperingatkan agar tidak bergantung pada ekspor komoditas lain. "Terus mengekspor bahan mentah—apakah lebih niche atau bahkan berbasis perdagangan adil—tidak cukup untuk mentransformasi ekonomi nasional. Anda tidak bisa hanya bertaruh pada pasar ekspor tanpa secara sadar dan proaktif mentransformasi pasar domestik," tegasnya.
Bagi Rosmery Vega, pedagang di Pasar Rodríguez, kemunduran ekonomi Bolivia sederhana: "Politisi kita yang harus disalahkan—mereka gagal mengelola negara ini. Mereka nyaman secara finansial, tapi kita rakyat biasa yang menderita."
Krisis Bolivia menjadi cermin bagi banyak negara kaya sumber daya, termasuk Indonesia, yang tengah mendorong hilirisasi mineral dan transisi energi. Pertanyaan besarnya: akankah Bolivia mampu keluar dari jebakan rente dengan membangun ekonomi domestik yang beragam, atau justru mengulang sejarah dengan komoditas baru?



