AS Paksa Anthropic Hentikan Claude Terbaru: Ketegangan Keamanan AI Makin Memuncak
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS mengeluarkan larangan ekspor terhadap model AI Claude terbaru milik Anthropic, memaksa perusahaan menghentikan akses publik hanya tiga hari setelah dirilis.
- Langkah ini dipicu kekhawatiran celah keamanan (jailbreak) yang memungkinkan penyalahgunaan model untuk serangan siber, memperkeruh hubungan yang sudah tegang antara Anthropic dan pemerintahan Trump.
- Insiden ini menyoroti kerapuhan regulasi AI global dan mendorong kebutuhan tata kelola yang adaptif, dengan implikasi langsung bagi Indonesia yang tengah mengembangkan ekosistem AI nasional.

Pemerintah Amerika Serikat memaksa Anthropic, laboratorium kecerdasan buatan terkemuka, untuk menangguhkan akses publik terhadap model Claude terbarunya—Fable 5 dan Mythos 5—hanya tiga hari setelah perilisan. Langkah ini dilakukan melalui arahan kontrol ekspor yang melarang penggunaan model tersebut oleh siapa pun yang bukan warga negara AS, menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan antara perusahaan AI dan pemerintahan Trump.
Mythos, model paling canggih milik Anthropic yang dijuluki "frontier", sebelumnya dianggap terlalu berbahaya untuk dirilis secara umum karena kemampuannya yang luar biasa dalam meretas sistem. Sejak April, Mythos hanya diberikan kepada segelintir organisasi—kebanyakan perusahaan teknologi AS—untuk menambal celah keamanan sistem digital vital. Sementara itu, Fable adalah versi publik yang telah dilengkapi pengaman tambahan untuk mencegah penyalahgunaan di bidang keamanan siber. Namun, pengaman itu terbukti tidak cukup.
Menurut Anthropic, pemerintah AS mengetahui adanya metode jailbreak—cara untuk membypass pengaman Fable—yang memungkinkan pengguna mengakses fitur paling kuat model tersebut untuk tujuan jahat. Pengaman yang ada sejatinya mengklasifikasikan permintaan pengguna sebagai aman atau tidak aman sebelum diteruskan ke model, lalu mengalihkan permintaan berbahaya ke model yang lebih lemah. Namun, celah tetap ditemukan. Anthropic sendiri mengakui bahwa "resistensi jailbreak yang sempurna tidak dapat dicapai oleh penyedia model mana pun saat ini."
Ketegangan antara Anthropic dan pemerintahan Trump sebenarnya sudah berlangsung sejak awal 2025. Pemerintah menuduh Anthropic menciptakan "AI yang terlalu terbangun" (woke AI) dan menyebut CEO Dario Amodei sebagai "ideolog gila". Perselisihan semakin tajam ketika Anthropic menolak memberikan akses modelnya kepada Pentagon untuk pengawasan domestik dan sistem senjata otonom penuh. Sebagai balasan, Departemen Pertahanan mengancam akan menetapkan Anthropic sebagai "risiko rantai pasok", yang akan memaksa kontraktor militer memutus hubungan.
Menariknya, Anthropic menduga riset di balik arahan pemerintah berasal dari insinyur Amazon—perusahaan yang menjadi rival sekaligus investor signifikan bagi Anthropic. Dalam 48 jam setelah perilisan Fable, seorang peneliti dengan nama samaran "Pliny the Liberator" juga memublikasikan apa yang diyakini sebagai prompt sistem lengkap Fable 5 ke X dan GitHub. Prompt sistem adalah serangkaian instruksi tersembunyi yang menentukan perilaku model AI, dan meskipun dampak praktisnya belum jelas, peristiwa ini telah menarik perhatian komunitas bawah tanah yang kerap disebut "Undersphere".
Masalah mendasar dalam mengamankan model bahasa besar seperti Fable adalah ketidakmampuan kita untuk sepenuhnya memahami cara kerjanya. Maximilian Kasy, ekonom dan pakar pembelajaran mesin dari Universitas Oxford, menjelaskan bahwa model-model ini bekerja jauh lebih baik daripada yang "seharusnya". Dengan miliaran parameter internal dan pelatihan pada data raksasa, sistem seperti Claude dan ChatGPT seharusnya mengalami overfitting—hanya pandai mereproduksi pola data latih, bukan generalisasi. Namun, kenyataannya mereka mampu generalisasi. Kasy menyamakan pengembangan AI modern dengan alkimia: berhasil melalui trial and error, belum didasari teori sistematis. Akibatnya, perilaku model AI sebagian tetap buram bahkan bagi pembuatnya sendiri.
Opasitas teknologi ini menjadi alasan utama sulitnya regulasi. Pemerintah tidak memiliki akses independen terhadap data, infrastruktur, dan keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi model frontier kepemilikan. Perintah eksekutif terbaru AS tentang keamanan AI, yang diterbitkan dua pekan lalu, mencerminkan kesadaran ini. Pemerintah beralih dari sikap lepas tangan awal menjadi meminta pengembang berbagi model untuk ditinjau sebelum dirilis—sebuah pengakuan implisit bahwa mereka tidak mempercayai perusahaan untuk mengevaluasi sendiri kemampuan dan potensi penyalahgunaan model mereka.
Bagi Indonesia, insiden ini menjadi peringatan dini. Dengan ambisi mengembangkan ekosistem AI nasional—termasuk pusat inovasi AI di Batam dan kerja sama dengan perusahaan global—Indonesia perlu belajar dari ketegangan AS-Anthropic. Regulasi yang adaptif dan transparan, serta kemitraan yang saling percaya antara pemerintah, akademisi, dan industri, menjadi kunci. Tanpa itu, risiko penyalahgunaan AI dan ketidakpercayaan publik bisa menghambat adopsi teknologi yang sebenarnya bermanfaat. Pertanyaan besarnya: mampukah Indonesia membangun tata kelola AI yang antisipatif, bukan reaktif, sebelum teknologi melesat lebih jauh?



