Warning Industri: Skema Impor Gandum via BUMN Berisiko Pangkas Margin Sektor Pakan
Baca dalam 60 detik
- Distorsi Harga: Implementasi Permendag 11/2026 dikhawatirkan memicu lonjakan biaya bahan baku pakan karena selisih harga impor melalui penugasan BUMN jauh lebih tinggi dibanding impor mandiri.
- Ancaman Inflasi Pangan: Kenaikan biaya produksi pada sektor hulu peternakan berpotensi menciptakan efek domino pada harga jual komoditas esensial seperti daging ayam dan telur di tingkat konsumen.
- Efisiensi Logistik: APINDO mendesak pemerintah tetap mengedepankan mekanisme pasar yang kompetitif guna menghindari beban operasional tambahan bagi pelaku usaha swasta.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melayangkan peringatan keras terkait dampak pemberlakuan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 yang memusatkan tata niaga impor gandum pakan dan bungkil kedelai di bawah kendali BUMN.
Kebijakan yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional ini dinilai menyimpan risiko sistemik jika tidak diiringi dengan efisiensi operasional. Berdasarkan update terkini di lapangan, skema impor melalui penugasan BUMN diproyeksikan menyentuh angka US$ 370–375 per ton. Angka ini terpaut cukup jauh dibandingkan biaya impor langsung oleh pelaku usaha swasta yang berada di kisaran US$ 270 per ton. Selisih harga yang mencapai lebih dari US$ 100 per ton tersebut diprediksi akan menjadi beban berat bagi struktur biaya industri pakan ternak nasional.
- Dominasi Biaya Pakan: Kontribusi pakan mencapai 50% hingga 65% dari total biaya produksi peternakan.
- Ketergantungan Impor: Bahan baku pakan nasional masih bergantung 70% pada pasokan global.
- Disparitas Harga: Potensi kenaikan bahan baku gandum pakan mencapai ~37% jika melalui skema penugasan tunggal.
- Komoditas Terdampak: Daging ayam, telur, daging sapi, dan ikan budidaya.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Chandra Wahjudi, menyoroti bahwa fleksibilitas swasta dalam mencari rute logistik dan skema kontrak paling efisien adalah kunci stabilitas harga selama ini. Jika mekanisme intervensi negara justru menghasilkan harga yang tidak kompetitif, maka target stabilitas pasokan akan berbenturan dengan realitas kenaikan inflasi pangan. Sektor peternakan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga input akan langsung melakukan reschedule target profit atau terpaksa meneruskan beban biaya tersebut kepada masyarakat luas.
Di sisi lain, pemerintah melalui PT Berdikari memandang kehadiran negara di sektor hulu sangat krusial untuk meredam volatilitas global. Dengan tingginya ketergantungan impor, intervensi melalui Neraca Komoditas dianggap sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan stok jagung domestik dan gandum substitusi. Namun, tantangan besar tetap berada pada kemampuan BUMN untuk melakukan procurement dengan harga yang setidaknya mendekati efisiensi pasar bebas agar tidak terjadi kanibalisasi margin industri hulu-hilir.
| Komponen Analisis | Impor Langsung Swasta (Estimasi) | Skema Penugasan BUMN (Proyeksi) |
|---|---|---|
| Estimasi Harga (per Ton) | US$ 270 | US$ 370 - US$ 375 |
| Efisiensi Logistik | Tinggi (Direct Sourcing) | Terpusat (Regulated) |
| Dampak terhadap Margin | Optimal | Tertekan (Downside Risk) |
| Risiko Inflasi Sekunder | Rendah | Tinggi (Efek Domino ke Protein Hewani) |
Menatap sisa tahun 2026, duel antara urgensi ketahanan pangan dan efisiensi industri akan menjadi titik krusial kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi Permendag 11/2026 tidak menjadi bumerang bagi daya beli masyarakat. Transparansi dalam penetapan harga pokok pembelian oleh BUMN serta keterbukaan terhadap kritik dari pelaku usaha akan menentukan apakah kebijakan ini menjadi solusi ketahanan pangan atau justru pemicu tekanan inflasi baru di sektor agribisnis.
