Kuota RKAB 2026 Dipangkas Tajam, Coal & Nickel Players Siap Fight Ajukan Revisi di Semester II

Langkah berani diambil Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dengan melakukan kebijakan *supply control* yang ketat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, memicu reaksi cepat dari para pengusaha tambang untuk segera melakukan konsolidasi strategi di Semester II-2026.

Kebijakan normalisasi produksi ini secara drastis memangkas angka produksi batubara nasional dari 790 juta ton di tahun lalu menjadi hanya 600 juta ton. Sektor nikel mengalami kontraksi yang lebih dalam, dengan pagu produksi dibatasi pada 200 juta ton—menyusut hampir 50% dari realisasi 2025 yang mencapai 379 juta ton. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengerek kembali harga nikel di London Metal Exchange (LME) yang sempat terpuruk akibat banjir pasokan.

Merespons pengetatan ini, Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, menilai bahwa fleksibilitas dalam revisi RKAB pada paruh kedua tahun ini menjadi instrumen krusial. Tanpa adanya *adjustment* kuota, Indonesia berisiko kehilangan momentum saat permintaan global mulai menunjukkan sinyal *recovery*. Di sisi lain, isu *fairness* dalam alokasi kuota menjadi sorotan tajam dari pihak Apindo, yang mencatat adanya ketimpangan antara perusahaan patuh (*compliant*) dengan pemegang wilayah konsesi yang lebih kecil.

Dampak sosial dari kebijakan ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Praktisi pertambangan memproyeksikan potensi gelombang efisiensi yang menyasar puluhan ribu tenaga kerja jika tambahan kuota tidak segera disetujui pada revisi mendatang. Hal ini menciptakan dilema bagi pemerintah: menjaga stabilitas harga komoditas di pasar internasional atau menjaga stabilitas ekonomi domestik melalui keberlangsungan penyerapan tenaga kerja di site tambang.

Menatap sisa tahun 2026, sinkronisasi antara kebutuhan smelter domestik dan target ekspor akan menjadi penentu apakah pemerintah akan melonggarkan keran produksi pada Semester II. Pelaku usaha kini fokus pada optimalisasi kuota yang tersedia sambil menyiapkan berkas revisi yang komprehensif, berharap bahwa kebijakan pengendalian ini tetap memberikan ruang bagi sektor pertambangan untuk tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional.