Inflasi Energi: Kadin Soroti Erosi Daya Beli Pasca Kenaikan Harga LPG 12 Kg

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara resmi menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan penyesuaian harga LPG non-subsidi 12 kilogram yang dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi nasional pada April 2026.

Penyesuaian harga yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga mencatat lonjakan signifikan sebesar 18,75%, yang kini memposisikan harga jual di level Rp 228.000 per tabung. Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa, menilai bahwa kebijakan ini akan memberikan tekanan finansial yang cukup berat bagi masyarakat kelas menengah di wilayah perkotaan serta para pelaku usaha mikro yang selama ini sangat bergantung pada pasokan gas non-subsidi.

Kadin memproyeksikan bahwa peningkatan biaya energi ini tidak hanya sekadar isu operasional, melainkan ancaman terhadap struktur pengeluaran rumah tangga. Masyarakat kemungkinan besar akan melakukan reschedule pengeluaran atau bahkan migrasi konsumsi ke energi alternatif yang lebih murah jika tekanan inflasi ini tidak segera dimitigasi. Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat kenaikan harga energi sering kali diikuti oleh peningkatan biaya logistik dan harga barang konsumsi lainnya secara simultan.

Dalam perspektif industri, Kadin menekankan bahwa pemerintah harus hadir melalui pengawasan distribusi yang lebih efisien. Ketidakpastian pasokan atau hambatan distribusi dinilai akan memperburuk situasi harga di tingkat pengecer. Efisiensi rantai pasok menjadi kunci agar lonjakan harga tidak berujung pada kelangkaan yang justru memicu kepanikan pasar. Kadin merekomendasikan adanya langkah safeguard untuk memastikan inklusi energi tetap terjaga bagi sektor produktif bawah.

Melihat tren ke depan, tantangan stabilitas harga energi akan terus membayangi agenda pemulihan ekonomi nasional. Tanpa adanya intervensi strategis dalam menjaga daya beli, pertumbuhan konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang PDB dikhawatirkan akan melambat. Koordinasi lintas sektoral antara otoritas energi dan lembaga ekonomi diperlukan guna memastikan kebijakan harga tidak kontraproduktif terhadap target penguatan ekonomi makro yang telah dicanangkan di sisa tahun 2026.