Stabilisasi Pangan 2026: Bulog Bidik Penyaluran 828 Ribu Ton Beras SPHP guna Redam Volatilitas Harga

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi komitmen lembaga dalam menjaga resiliensi pangan nasional melalui distribusi masif beras SPHP sebanyak 828 ribu ton hingga akhir tahun 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai instrumen utama pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara berkelanjutan, memastikan stabilitas harga tetap terkendali, dan memitigasi potensi lonjakan inflasi pada sektor bahan pokok.

Penyaluran beras SPHP tahun ini tidak hanya mengandalkan venue pasar tradisional sebagai saluran utama. Bulog secara agresif memperkuat ekosistem distribusi melalui kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK). Strategi ini bertujuan untuk memperpendek rantai pasok sehingga masyarakat di level akar rumput mendapatkan akses langsung terhadap stok beras berkualitas premium maupun SPHP tanpa terkendala hambatan logistik yang sering kali memicu spekulasi harga.

Selain jalur komersial, Bulog turut aktif dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan lintas instansi. Inisiatif ini menjadi update penting dalam skema perlindungan sosial, di mana distribusi beras disalurkan melalui koperasi instansi pemerintah hingga badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan menjangkau sektor ritel modern dan supermarket, Bulog berupaya memastikan bahwa duel harga di pasar tetap sehat, sehingga konsumen memiliki opsi produk yang terjangkau namun tetap memenuhi standar mutu pemerintah.

Secara teknis, penentuan harga jual tetap mengacu pada kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terbagi dalam tiga zona wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perbedaan biaya logistik antar-pulau. Melalui pengawasan ketat terhadap operasional distribusi di lapangan, Bulog memproyeksikan rasio kecukupan stok akan tetap aman sepanjang tahun, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif.

Ke depan, efektivitas program SPHP akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memantau rantai distribusi di hilir. Digitalisasi jaringan RPK dan integrasi data stok secara real-time diharapkan mampu mencegah praktik penimbunan dan memastikan subsidi pangan tepat sasaran. Fokus Bulog pada tahun 2026 adalah menciptakan ekosistem logistik yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan ekonomi di Indonesia.