Skandal Privasi: FBI dan DIA Akui Beli Data Lokasi Warga AS Lewat Broker Data Tanpa Surat Perintah
Baca dalam 60 detik
- Direktur FBI Kash Patel dan Direktur DIA James Adams mengonfirmasi dalam sidang Senat bahwa instansi mereka membeli data lokasi warga AS dari broker data komersial tanpa memerlukan surat perintah (warrant).
- Praktik ini memanfaatkan celah hukum, di mana undang-undang mengharuskan penegak hukum meminta surat perintah jika mengambil data dari operator seluler, namun tidak melarang mereka membelinya dari perusahaan pialang data swasta.
- Senator Ron Wyden mengecam keras tindakan ini sebagai pelanggaran privasi massal yang berbahaya dan kini tengah mensponsori RUU Government Surveillance Reform Act untuk menutup celah tersebut secara permanen.
Masalah privasi data kembali menjadi sorotan tajam di Amerika Serikat. Biro Investigasi Federal (FBI) dan Badan Intelijen Pertahanan (DIA) baru saja mengonfirmasi bahwa mereka telah membeli data pelacakan lokasi warga negara AS dari pialang atau broker data komersial tanpa menggunakan surat perintah pengadilan (warrant).
Fakta mengejutkan ini terungkap dalam sidang tahunan Komite Intelijen Senat mengenai Ancaman Global. Direktur FBI saat ini, Kash Patel, secara terbuka mengakui kepada para senator bahwa instansinya membeli informasi yang tersedia secara komersial untuk melacak pergerakan dan riwayat lokasi seseorang. Hal senada juga diamini oleh Direktur DIA, James Adams. Pengakuan ini memicu kontroversi karena pada tahun 2023 silam, mantan Direktur FBI Christopher Wray sempat mengklaim bahwa praktik tersebut sudah dihentikan.
Praktik ini bisa terjadi akibat adanya celah (loophole) dalam undang-undang pengawasan. Secara hukum, penegak hukum wajib mengantongi surat perintah resmi sebelum dapat meminta data lokasi dari operator seluler. Namun, aturan tersebut saat ini tidak mencakup data yang dibeli dari pihak ketiga, yakni broker data komersial yang memperjualbelikan informasi pengguna secara legal di pasar terbuka.
- Pengakuan Penegak Hukum: Petinggi FBI dan DIA mengonfirmasi bahwa mereka secara aktif membeli data lokasi warga sipil AS dari broker data untuk kepentingan intelijen.
- Celah Hukum: Konstitusi mewajibkan surat perintah untuk meminta data dari operator telekomunikasi, namun aparat bisa menghindari aturan ini dengan cara membelinya dari perusahaan pialang data komersial.
- Tanggapan Senat: Senator Ron Wyden dan anggota parlemen lainnya tengah menggodok RUU *Government Surveillance Reform Act* untuk menutup celah pengawasan yang melanggar privasi ini.
Untuk memahami bagaimana data privasi warga bisa jatuh ke tangan penegak hukum tanpa pengawasan pengadilan, berikut adalah perbandingan jalur akuisisi data lokasi di Amerika Serikat:
| Jalur Akuisisi Data Lokasi | Persyaratan Hukum | Status Penggunaan oleh FBI/DIA |
|---|---|---|
| Melalui Operator Seluler (AT&T, Verizon, dll) | Wajib memiliki Surat Perintah (Warrant) dari pengadilan sesuai Amandemen Keempat. | Diawasi ketat oleh pengadilan. |
| Melalui Broker Data Komersial Pihak Ketiga | Tidak memerlukan Surat Perintah. | Diakui secara aktif digunakan sebagai "jalan pintas" intelijen. |
Kedua badan intelijen tersebut berdalih bahwa karena data tersebut tersedia dan bisa dibeli oleh siapa saja secara komersial, mereka tidak memerlukan surat perintah untuk memanfaatkannya. Isu ini kembali memicu desakan mendesak bagi pemerintah AS untuk segera merumuskan undang-undang privasi federal yang komprehensif seperti GDPR di Eropa.
