Indonesia Desak Reformasi Agraria Global: Misi Strategis di WTO Ministerial Conference 2026

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menegaskan posisi tawar Indonesia dalam mempercepat reformasi sektor pertanian pada World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference ke-14 di Kamerun. Sebagai koordinator kelompok G-33, Indonesia menuntut perubahan fundamental pada sistem perdagangan multilateral agar lebih berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan petani skala kecil.

Langkah diplomasi ini diambil menyusul stagnasi panjang dalam negosiasi pertanian di tingkat global. Indonesia memandang bahwa arsitektur perdagangan dunia saat ini memerlukan kalibrasi ulang untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan yang kian kompleks. Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (10/3), pemerintah menyoroti bahwa ketergantungan pada pasar global tanpa proteksi domestik yang kuat dapat membahayakan stabilitas nasional negara-negara berkembang.

Integrasi isu-isu ini ke dalam agenda reformasi WTO bukan sekadar tuntutan teknis, melainkan kebutuhan eksistensial bagi sektor agrikultur di Asia dan Afrika. Indonesia menekankan bahwa tanpa adanya kepastian hukum terkait PSH, negara berkembang akan terus berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi pasar komoditas global. Oleh karena itu, konsolidasi melalui *Joint Ministerial Statement* menjadi prioritas utama sebelum forum MC-14 berlangsung pada 26–29 Maret 2026.

Secara teknis, pergeseran kebijakan ini menuntut transparansi yang lebih tinggi dari negara-negara maju terkait subsidi domestik yang selama ini dianggap mendistorsi harga pasar. Indonesia menilai bahwa sistem perdagangan yang adil hanya bisa dicapai jika terdapat keseimbangan antara akses pasar dengan hak negara berkembang untuk melindungi produsen domestiknya.

Kepemimpinan aktif Indonesia di forum G-33 mencerminkan strategi luar negeri yang pragmatis sekaligus prinsipil. Dengan mengedepankan narasi inklusivitas, Indonesia berupaya memastikan bahwa hasil dari konferensi di Kamerun nanti tidak hanya menguntungkan korporasi agribisnis transnasional, tetapi juga memberikan ruang kebijakan (*policy space*) yang memadai bagi penguatan ekonomi kerakyatan.

Ke depan, hasil dari MC-14 akan menentukan arah kebijakan agraria nasional dalam satu dekade mendatang. Keberhasilan dalam memperjuangkan PSH dan SSM di level internasional akan memberikan fondasi hukum yang lebih kuat bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar domestik demi menjaga kedaulatan pangan, tanpa bayang-bayang tuntutan di mahkamah sengketa WTO.