Pembaruan Sarana Hukum Pidana untuk Perlindungan Dasar-Dasar Sistem Konstitusional dan Keamanan Federasi Rusia

Sejak 2022, Bab 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia telah diperluas dan diubah secara signifikan untuk menanggulangi dampak destruktif eksternal terhadap sistem konstitusional dan keamanan negara. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara pembaruan hukum tersebut dan bentuk-bentuk campur tangan hibrida, serta mengusulkan langkah tambahan untuk memperbaiki sarana hukum pidana dengan tetap menyeimbangkan hak asasi manusia dan hak negara.

A. B. Grinenko· LEGAL ORDER: History, Theory, Practice· 2025· DOI 10.47475/2311-696x-2025-46-3-170-175

Masalah inti

Artikel ini membahas isu mendesak mengenai dampak destruktif eksternal terhadap dasar-dasar sistem konstitusional dan keamanan Federasi Rusia. Penulis mencatat bahwa praktik yang berkembang dalam merespons campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara Rusia telah menjadi faktor penentu dalam pencarian dan pembaruan sarana hukum pidana untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Fokusnya adalah pada perubahan yang dilakukan pada Bab 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federasi Rusia sejak 2022, yang mencakup perluasan daftar perbuatan pidana dan peningkatan pertanggungjawaban yang signifikan untuk tindak pidana tertentu. Pendahuluan ini menyiapkan dasar untuk menganalisis keterkaitan antara pertanggungjawaban yang diperluas dan bentuk-bentuk campur tangan hibrida, serta untuk mengusulkan langkah tambahan guna memperbaiki sarana hukum pidana.

Penulis menggunakan pendekatan analisis hukum, dengan mengkaji keterkaitan antara pertanggungjawaban yang diperluas atas pelanggaran terhadap dasar-dasar sistem konstitusional dan keamanan negara, dan bentuk-bentuk campur tangan hibrida dalam urusan dalam negeri negara. Metodologi ini melibatkan tinjauan atas perubahan legislatif pada Bab 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federasi Rusia sejak 2022, dan penilaian atas bagaimana perubahan tersebut selaras dengan tujuan hukum pidana. Analisis ini juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menjamin keseimbangan antara hak asasi manusia dan hak negara, serta mengusulkan langkah tambahan untuk memperbaiki sarana hukum pidana yang dirancang untuk menanggulangi tindakan yang didefinisikan oleh komunitas internasional sebagai metode campur tangan dalam urusan dalam negeri negara.

Pendahuluan

Artikel ini membahas isu mendesak mengenai dampak destruktif eksternal terhadap dasar-dasar sistem konstitusional dan keamanan Federasi Rusia. Penulis mencatat bahwa praktik yang berkembang dalam merespons campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara Rusia telah menjadi faktor penentu dalam pencarian dan pembaruan sarana hukum pidana untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Fokusnya adalah pada perubahan yang dilakukan pada Bab 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federasi Rusia sejak 2022, yang mencakup perluasan daftar perbuatan pidana dan peningkatan pertanggungjawaban yang signifikan untuk tindak pidana tertentu. Pendahuluan ini menyiapkan dasar untuk menganalisis keterkaitan antara pertanggungjawaban yang diperluas dan bentuk-bentuk campur tangan hibrida, serta untuk mengusulkan langkah tambahan guna memperbaiki sarana hukum pidana.

Dalam pembahasan, penulis menyampaikan pendapat mengenai kemungkinan langkah tambahan untuk memperbaiki sarana hukum pidana yang dirancang untuk menanggulangi tindakan yang didefinisikan oleh komunitas internasional sebagai metode campur tangan dalam urusan dalam negeri negara. Usulan-usulan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi norma-norma terkait berdasarkan tujuan hukum pidana dan kebutuhan untuk menjamin keseimbangan antara hak asasi manusia dan hak negara. Penulis berargumen bahwa meskipun memperluas pertanggungjawaban itu perlu, hal itu harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hak individu secara tidak proporsional. Pembahasan ini juga menyoroti tantangan dalam mendefinisikan campur tangan hibrida dan pentingnya menyelaraskan respons hukum domestik dengan standar internasional. Artikel ini diakhiri dengan menekankan kebutuhan akan penyempurnaan legislatif yang berkelanjutan untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang.

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten member…