Editorial Hukum
Open AccessOA2023
Signifikansi Konsep Living Law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru: Perspektif Hukum Progresif
Penelitian ini menganalisis pentingnya pengaturan living law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia melalui lensa hukum progresif, dan menemukan bahwa ketentuan tersebut diperlukan untuk menjaga kepastian hukum serta mempertahankan kesinambungan hukum adat.
Didi Jubaidi; Khoirunnisa Khoirunnisaยท Journal of Namibian Studies: History Politics Cultureยท 2023ยท DOI 10.59670/jns.v33i.4603
Masalah inti
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru) telah menjadi titik fokus wacana hukum, dengan konsep "living law" (hukum yang hidup dalam masyarakat) menuai kritik dan perdebatan yang signifikan. Living law merujuk pada interaksi antara norma hukum tertulis dan perkembangan serta perubahan dinamis dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam signifikansi pengaturan living law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dari perspektif hukum progresif. Penelitian ini membahas kontroversi seputar dimasukkannya norma masyarakat ke dalam hukum pidana formal dan berupaya memvalidasi kebutuhannya. Para penulis menempatkan kajian ini dalam konteks pluralisme hukum yang lebih luas di Indonesia, tempat hukum adat hidup berdampingan dengan hukum nasional. Masalah penelitian berpusat pada apakah dan mengapa living law harus diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta bagaimana hal ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum progresif. Dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini berkontribusi pada perdebatan akademis dan praktis yang sedang berlangsung mengenai masa depan hukum pidana Indonesia.
Inovasi
Penelitian ini dirancang menggunakan metode yuridis normatif, yang merujuk pada analisis hukum berdasarkan peraturan yang ada. Pendekatan yuridis normatif melibatkan penelaahan sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan asas hukum, serta sumber sekunder termasuk literatur akademis dan komentar hukum. Penelitian ini berfokus pada teks dan struktur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan living law, dan menafsirkannya melalui lensa teori hukum progresif. Analisis bersifat kualitatif dan deskriptif, bertujuan memberikan pemaparan sistematis atas norma hukum dan dasar pemikirannya. Para penulis tidak menggunakan pengumpulan data empiris; sebagai gantinya, mereka mengandalkan analisis doktrinal untuk menilai koherensi dan implikasi konsep living law dalam kitab undang-undang hukum pidana. Metode ini sesuai untuk mengeksplorasi dimensi teoretis dan normatif dari persoalan hukum yang dibahas.
Pendahuluan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru) telah menjadi titik fokus wacana hukum, dengan konsep "living law" (hukum yang hidup dalam masyarakat) menuai kritik dan perdebatan yang signifikan. Living law merujuk pada interaksi antara norma hukum tertulis dan perkembangan serta perubahan dinamis dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam signifikansi pengaturan living law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dari perspektif hukum progresif. Penelitian ini membahas kontroversi seputar dimasukkannya norma masyarakat ke dalam hukum pidana formal dan berupaya memvalidasi kebutuhannya. Para penulis menempatkan kajian ini dalam konteks pluralisme hukum yang lebih luas di Indonesia, tempat hukum adat hidup berdampingan dengan hukum nasional. Masalah penelitian berpusat pada apakah dan mengapa living law harus diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta bagaimana hal ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum progresif. Dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini berkontribusi pada perdebatan akademis dan praktis yang sedang berlangsung mengenai masa depan hukum pidana Indonesia.
Mengapa penting
Pembahasan menempatkan temuan dalam kerangka teori hukum progresif yang lebih luas. Hukum progresif, sebagaimana digagas oleh para sarjana seperti Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum harus melayani kepentingan manusia dan responsif terhadap dinamika sosial. Dimasukkannya living law ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mencerminkan orientasi progresif ini dengan mengakui bahwa hukum tidak statis, melainkan berkembang bersama masyarakat. Para penulis berargumen bahwa konsep living law meningkatkan kepastian hukum dengan mengakui hukum adat secara formal, sehingga mengurangi konflik antara hukum negara dan norma masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip pluralisme hukum, tempat berbagai tatanan hukum hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Analisis juga membahas potensi tantangan, seperti risiko penerapan living law secara sewenang-wenang dan kebutuhan akan kriteria yang jelas untuk membedakan praktik adat yang dapat diterima dari praktik yang melanggar hak asasi manusia. Penelitian menyarankan bahwa metode penegakan hukum progresif, yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial, dapat memandu penerapan living law dengan cara yang menegakkan kepastian sekaligus fleksibilitas. Pembahasan menyimpulkan bahwa konsep living law merupakan langkah signifikan menuju sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih inklusif dan adaptif.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ