Editorial Hukum
Open AccessOA2022
Legalitas Pengiriman Senjata ke Ukraina Menurut Hukum Internasional
Artikel ini mengkaji legalitas pengiriman senjata Barat ke Ukraina menurut lima bidang hukum internasional, dan menyimpulkan bahwa pengiriman tersebut kemungkinan melanggar hukum netralitas tetapi tidak melanggar jus ad bellum.
K. Heller; Lena Trabucco· Journal of International Humanitarian Legal Studies· 2022· DOI 10.1163/18781527-bja10053
Masalah inti
Artikel ini membahas legalitas negara-negara Barat yang memasok senjata ke Ukraina dalam konteks konflik bersenjata internasional Rusia-Ukraina. Artikel ini mengidentifikasi lima bidang hukum internasional yang relevan dengan pertanyaan tersebut: (1) *jus ad bellum*; (2) hukum netralitas; (3) hukum humaniter internasional (IHL); (4) tanggung jawab negara atas keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum internasional; dan (5) hukum pidana internasional. Analisis ini bertujuan memperjelas implikasi hukum bagi negara pemasok dan respons yang diperbolehkan oleh Rusia.
Inovasi
Para penulis menggunakan analisis hukum doktrinal, dengan menelaah sumber-sumber primer hukum internasional termasuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, dan yurisprudensi yang relevan. Mereka menerapkan sumber-sumber tersebut pada skenario faktual pengiriman senjata Barat ke Ukraina, dengan mempertimbangkan perspektif negara pemasok dan Rusia. Metodologi ini melibatkan interpretasi prinsip-prinsip hukum utama seperti hak bela diri, kewajiban netralitas, dan aturan tanggung jawab negara.
Pendahuluan
Artikel ini membahas legalitas negara-negara Barat yang memasok senjata ke Ukraina dalam konteks konflik bersenjata internasional Rusia-Ukraina. Artikel ini mengidentifikasi lima bidang hukum internasional yang relevan dengan pertanyaan tersebut: (1) *jus ad bellum*; (2) hukum netralitas; (3) hukum humaniter internasional (IHL); (4) tanggung jawab negara atas keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum internasional; dan (5) hukum pidana internasional. Analisis ini bertujuan memperjelas implikasi hukum bagi negara pemasok dan respons yang diperbolehkan oleh Rusia.
Mengapa penting
Temuan ini menyoroti ketegangan antara berbagai bidang hukum internasional. Meskipun *jus ad bellum* mengizinkan pengiriman senjata sebagai sarana mendukung bela diri, hukum netralitas memberlakukan pembatasan yang dapat membuat pengiriman tersebut melanggar hukum. Dikotomi ini mencerminkan interaksi kompleks antara larangan penggunaan kekuatan dan aturan tradisional yang mengatur negara netral. Para penulis menekankan bahwa legalitas pengiriman senjata tidak bersifat mutlak; hal itu bergantung pada perilaku negara penerima. Jika Ukraina menggunakan senjata yang dipasok untuk melakukan kejahatan perang, negara pemasok dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatan tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya pemantauan dan memastikan kepatuhan penerima terhadap IHL. Artikel ini juga mencatat bahwa hak Rusia untuk mengambil tindakan balasan berdasarkan hukum netralitas dapat meningkatkan ketegangan, yang berpotensi memperluas konflik. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun pengiriman senjata dapat dibenarkan berdasarkan bela diri, pengiriman tersebut membawa risiko hukum yang signifikan berdasarkan rezim lain.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…