Editorial Hukum
Open AccessOA2026
Mahkamah Konstitusi Ukraina dan Kebijakan Hukum Pidana Luar Negeri: Dari Isolasionisme ke Integrasi
Artikel ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi Ukraina yang terus berkembang sebagai penyaring institusional dalam kebijakan hukum pidana luar negeri, yang bergeser dari isolasionisme ke integrasi. Artikel ini menyoroti bagaimana Mahkamah menyeimbangkan jaminan hak asasi manusia konstitusional dengan kewajiban internasional, terutama melalui pendapat-pendapat berbeda yang menganjurkan pendekatan yang seimbang secara doktrinal.
M. Krasii· Slovo of the National School of Judges of Ukraine· 2026· DOI 10.37566/2707-6849-2026-1(54)-12
Masalah inti
Artikel ini mengeksplorasi peran Mahkamah Konstitusi Ukraina sebagai subjek kebijakan hukum pidana luar negeri negara, yang didefinisikan sebagai sistem tindakan strategis yang bertujuan menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional, menanggulangi kejahatan transnasional, dan memperkuat posisi hukum global Ukraina. Meskipun secara formal bukan pembuat kebijakan seperti cabang legislatif atau eksekutif, Mahkamah menjalankan fungsi 'penyaring' institusional melalui kontrol konstitusional, menentukan batas kriminalisasi yang diizinkan dan menyeimbangkan kepentingan publik dengan hak asasi manusia. Studi ini menganalisis evolusi pendekatan Mahkamah dalam merekonsiliasi jaminan konstitusional dengan kewajiban internasional dalam hukum pidana.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan analisis doktrinal terhadap putusan-putusan kunci Mahkamah Konstitusi Ukraina, dengan fokus pada korelasi antara jaminan hak asasi manusia konstitusional dan kewajiban internasional dalam hukum pidana. Penelitian ini mengkaji yurisprudensi Mahkamah, termasuk pendapat-pendapat berbeda dan individual para hakim—khususnya S. Holovaty—untuk melacak pergeseran dari isolasionisme ke integrasi. Metodologi ini melibatkan analisis hukum komparatif tentang bagaimana Mahkamah menafsirkan Konstitusi berdasarkan prinsip pacta sunt servanda, Pasal 9 Konstitusi Ukraina, dan praktik internasional.
Pendahuluan
Artikel ini mengeksplorasi peran Mahkamah Konstitusi Ukraina sebagai subjek kebijakan hukum pidana luar negeri negara, yang didefinisikan sebagai sistem tindakan strategis yang bertujuan menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional, menanggulangi kejahatan transnasional, dan memperkuat posisi hukum global Ukraina. Meskipun secara formal bukan pembuat kebijakan seperti cabang legislatif atau eksekutif, Mahkamah menjalankan fungsi 'penyaring' institusional melalui kontrol konstitusional, menentukan batas kriminalisasi yang diizinkan dan menyeimbangkan kepentingan publik dengan hak asasi manusia. Studi ini menganalisis evolusi pendekatan Mahkamah dalam merekonsiliasi jaminan konstitusional dengan kewajiban internasional dalam hukum pidana.
Mengapa penting
Artikel ini membahas implikasi dari peran Mahkamah yang terus berkembang bagi kebijakan hukum pidana luar negeri Ukraina. Artikel ini berargumen bahwa meskipun Mahkamah bukan pembuat kebijakan formal, fungsinya sebagai penyaring institusional sangat penting dalam menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional. Pergeseran menuju integrasi mencerminkan adaptasi terhadap norma-norma Eropa tetapi juga menyoroti ketegangan antara jaminan konstitusional dan kewajiban internasional. Penulis menekankan bahwa pendekatan integratif yang seimbang secara doktrinal, sebagaimana dianjurkan dalam pendapat-pendapat berbeda, dapat merekonsiliasi ketegangan ini dengan menafsirkan Konstitusi berdasarkan praktik internasional. Kesimpulannya menekankan perlunya penerapan standar internasional secara konsisten untuk memastikan koherensi dalam tatanan hukum Ukraina.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…