Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Mahkamah Konstitusi dan Konflik Tenurial Hutan di Indonesia
Artikel ini mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia berkontribusi menyelesaikan konflik tenurial hutan melalui uji materi undang-undang kehutanan, dengan menyoroti dampak positif sekaligus tantangan implementasinya.
Yance Arizona; Umi Illiyina· Constitutional Review· 2024· DOI 10.31078/consrev1014
Masalah inti
Konflik tenurial hutan di Indonesia berakar pada sejarah panjang kerangka hukum yang mengutamakan kontrol negara dan kepentingan korporasi di atas hak masyarakat lokal. Sejak era kolonial, regulasi kehutanan telah membatasi akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya hutan, mengkriminalisasi praktik adat, dan memperburuk ketegangan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada 2003 membuka jalan baru bagi masyarakat lokal dan NGO untuk menguji undang-undang tersebut. Artikel ini menyelidiki peran Mahkamah dalam menyelesaikan konflik tenurial hutan melalui uji materi Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Inovasi
Studi ini menganalisis dua belas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi legislasi kehutanan. Studi ini mengkaji pertimbangan Mahkamah, hasil putusan, dan sejauh mana putusan-putusan tersebut menjawab ketidakseimbangan struktural dalam tenurial hutan. Analisis difokuskan pada bagaimana Mahkamah menafsirkan ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan hak atas tanah, hukum adat, dan kontrol negara atas sumber daya alam.
Pendahuluan
Konflik tenurial hutan di Indonesia berakar pada sejarah panjang kerangka hukum yang mengutamakan kontrol negara dan kepentingan korporasi di atas hak masyarakat lokal. Sejak era kolonial, regulasi kehutanan telah membatasi akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya hutan, mengkriminalisasi praktik adat, dan memperburuk ketegangan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada 2003 membuka jalan baru bagi masyarakat lokal dan NGO untuk menguji undang-undang tersebut. Artikel ini menyelidiki peran Mahkamah dalam menyelesaikan konflik tenurial hutan melalui uji materi Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Mengapa penting
Meskipun ada perkembangan positif tersebut, implementasi putusan Mahkamah tidak berjalan otomatis. Putusan-putusan itu memerlukan promosi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal, untuk menerjemahkan kemenangan yudisial menjadi reformasi yang nyata. Artikel ini berargumen bahwa putusan Mahkamah hanya dapat memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial hutan jika terus didukung dan ditegakkan. Hal ini menegaskan perlunya advokasi dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan hak konstitusional masyarakat lokal ditegakkan dalam praktik.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…