Editorial Hukum
Open AccessOA2026
Hak Narapidana Tahanan di India: Analisis Konstitusional dan Hak Asasi Manusia atas Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
Makalah ini menganalisis ketentuan hukum dan konstitusional bagi narapidana tahanan di India, dengan fokus pada peralihan dari Code of Criminal Procedure, 1973 ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. Makalah ini mengevaluasi apakah BNSS memperbaiki hak jaminan, akses bantuan hukum, dan peradilan cepat sesuai putusan pengadilan dan standar hak asasi manusia internasional.
S. H. Ashraf· Vidhyayana· 2026· DOI 10.58213/9nhbb570
Masalah inti
Narapidana tahanan merupakan bagian signifikan dari populasi penjara India, menyoroti persoalan sistemik seperti kelebihan kapasitas, bantuan hukum yang tidak memadai, persidangan yang tertunda, dan penahanan berkepanjangan. Meskipun ada jaminan konstitusional atas kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan pribadi, akses keadilan, dan perlindungan hukum, narapidana tahanan tetap menghadapi pelanggaran hak mereka dalam praktik. Kajian ini menelaah ketentuan hukum dan konstitusional terkait narapidana tahanan, dengan fokus khusus pada peralihan dari Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS). Makalah ini menilai efektivitas BNSS dalam memperkuat perlindungan dengan menganalisis putusan pengadilan, perubahan legislatif, dan kerangka hak asasi manusia internasional seperti ICCPR dan Nelson Mandela Guidelines. Makalah ini berargumen bahwa meskipun BNSS 2023 memperkenalkan reformasi prosedural penting, implementasi yang tepat sangat penting untuk memastikan keadilan, martabat, dan akses keadilan bagi narapidana tahanan.
Inovasi
Kajian ini menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal, menganalisis sumber primer termasuk Constitution of India, CrPC 1973, BNSS 2023, dan preseden pengadilan yang relevan. Sumber sekunder meliputi instrumen hak asasi manusia internasional (ICCPR, Nelson Mandela Guidelines), artikel ilmiah, dan laporan tentang kondisi penjara. Analisis ini membandingkan ketentuan CrPC dan BNSS untuk mengevaluasi perubahan dalam hukum jaminan, bantuan hukum, dan hak peradilan cepat. Kajian ini juga menyertakan penilaian kualitatif atas dampak praktis perubahan hukum tersebut terhadap narapidana tahanan.
Pendahuluan
Narapidana tahanan merupakan bagian signifikan dari populasi penjara India, menyoroti persoalan sistemik seperti kelebihan kapasitas, bantuan hukum yang tidak memadai, persidangan yang tertunda, dan penahanan berkepanjangan. Meskipun ada jaminan konstitusional atas kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan pribadi, akses keadilan, dan perlindungan hukum, narapidana tahanan tetap menghadapi pelanggaran hak mereka dalam praktik. Kajian ini menelaah ketentuan hukum dan konstitusional terkait narapidana tahanan, dengan fokus khusus pada peralihan dari Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS). Makalah ini menilai efektivitas BNSS dalam memperkuat perlindungan dengan menganalisis putusan pengadilan, perubahan legislatif, dan kerangka hak asasi manusia internasional seperti ICCPR dan Nelson Mandela Guidelines. Makalah ini berargumen bahwa meskipun BNSS 2023 memperkenalkan reformasi prosedural penting, implementasi yang tepat sangat penting untuk memastikan keadilan, martabat, dan akses keadilan bagi narapidana tahanan.
Mengapa penting
Peralihan dari CrPC ke BNSS mencerminkan maksud legislatif untuk memperkuat kebebasan individu dan keadilan prosedural. BNSS selaras dengan standar hak asasi manusia internasional dengan memperkuat praduga tak bersalah dan hak atas peradilan cepat. Namun, kesenjangan antara hukum dan praktik tetap ada karena persoalan sistemik seperti penjara yang kelebihan kapasitas, pengadilan yang kekurangan staf, dan mekanisme bantuan hukum yang tidak memadai. Putusan pengadilan telah memainkan peran penting dalam menafsirkan hak-hak tersebut, tetapi penegakan yang konsisten masih kurang. Kajian ini berargumen bahwa tanpa implementasi yang tepat, ketentuan progresif BNSS dapat tetap bersifat simbolis. Kajian ini menyerukan reformasi penjara yang menyeluruh, peningkatan penggunaan teknologi, dan pelatihan bagi pelaku sistem peradilan pidana untuk memastikan hak narapidana tahanan benar-benar dilindungi dalam kenyataan.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…