Mendefinisikan Ulang Perempuan dalam Hukum India pada 2025: Inklusi Konstitusional Perempuan Trans dalam Perlindungan Tempat Kerja, Skema Kesejahteraan, dan Hukum Pidana

Selama berabad-abad, gender dikategorikan dan diakui oleh masyarakat menjadi dua, laki-laki dan perempuan, sementara orang transgender dimarginalkan. Dalam era modernisasi dan kemajuan masyarakat belakangan ini, konsep gender telah berkembang secara signifikan. Meskipun konstitusi India dalam banyak kasus seperti NALSA v. Union of India (2014), Puttuswamy v. Union of India (2017), dan Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) telah menegakkan dan menegaskan hak-hak orang yang mengidentifikasi diri sebagai gender lain serta otonomi mereka atas pilihan dan hak pribadi, perempuan trans masih menghadapi diskriminasi di banyak bidang lain. Ketiadaan definisi hukum yang seragam tentang 'Perempuan' menciptakan celah signifikan dalam perlindungan hak dan implementasi di berbagai undang-undang. Makalah ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dan komparatif dengan menganalisis ketentuan konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan untuk merumuskan jalur inklusif bagi definisi 'perempuan'. Makalah ini menyelidiki bagaimana inkonsistensi tersebut menghambat domain terpilih di mana klasifikasi hukum berbasis gender memiliki konsekuensi langsung: perlindungan tempat kerja di bawah POSH Act, skema kesejahteraan khusus perempuan, perlindungan terhadap kekerasan, dan ketentuan terkait gender dalam hukum pidana. Makalah ini mengeksplorasi kebutuhan akan kerangka konstitusional yang terpadu sesuai Pasal 14, 15, dan 21 Konstitusi untuk menjamin kesetaraan dan martabat, serta kegagalan kerangka yang ada seperti Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. Makalah ini menganalisis putusan pengadilan terbaru, ambiguitas statutori, dan standar internasional seperti Prinsip Yogyakarta, untuk memasukkan identifikasi diri dengan tujuan statutori dan uji proporsionalitas. Selain itu, makalah ini mencakup perbandingan dengan negara lain sebagai model untuk penyusunan hukum yang inklusif. Makalah ini berupaya mendefinisikan ulang dan menganalisis definisi statutori 'perempuan' serta menyarankan beberapa reformasi praktis untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan trans.

Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan komparatif. Makalah ini menganalisis ketentuan konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan untuk merumuskan jalur inklusif bagi definisi 'perempuan'. Studi ini menyelidiki inkonsistensi dalam klasifikasi hukum di domain terpilih: perlindungan tempat kerja di bawah POSH Act, skema kesejahteraan khusus perempuan, perlindungan terhadap kekerasan, dan ketentuan terkait gender dalam hukum pidana. Studi ini juga mengkaji putusan pengadilan terbaru, ambiguitas statutori, dan standar internasional seperti Prinsip Yogyakarta. Analisis komparatif dengan negara lain dilakukan untuk mengidentifikasi model bagi penyusunan hukum yang inklusif. Penelitian ini bertujuan mengusulkan reformasi praktis untuk mendefinisikan ulang definisi statutori 'perempuan' guna meningkatkan kesejahteraan perempuan trans.