Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholat…

Editorial Ilmu Sosial

Open AccessOA2023

Politisasi Sains dalam Komunikasi Vaksin COVID-19: Membandingkan Politikus, Pakar Medis, dan Lembaga Pemerintah AS

Studi ini membandingkan komunikasi vaksin COVID-19 oleh politikus, pakar medis, dan lembaga pemerintah AS, dan menemukan bahwa politikus sangat mempolitisasi isu ini sementara pakar tidak, serta lembaga berada di antaranya tetapi condong ke pakar. Tingkat infeksi dan kecenderungan politik negara bagian secara signifikan memengaruhi politisasi oleh lembaga.
Alvin Zhou; Wen-Lin Liu; A. Yang· Political Communication· 2023· DOI 10.1080/10584609.2023.2201184

Masalah inti

Pandemi COVID-19 mendorong sains ke sorotan politik, terutama terkait pengembangan dan distribusi vaksin. Meskipun vaksin biasanya merupakan ranah keahlian medis, pengembangan dan peluncurannya yang cepat dalam iklim politik yang terpolarisasi menjadikannya subjek debat politik yang intens. Studi ini menjawab celah kritis dalam penelitian komunikasi politik: bagaimana aktor yang berbeda—politikus, pakar medis, dan lembaga pemerintah—berkomunikasi tentang sains, dan dalam kondisi apa lembaga pemerintah mempolitisasi isu ilmiah. Para penulis mengusulkan definisi politisasi sains berbasis bahasa, memposisikannya pada kontinum antara wacana murni politik dan murni medis. Mereka kemudian menerapkan machine learning untuk mengklasifikasikan dan mengukur politisasi dalam unggahan media sosial, dengan fokus pada komunikasi Facebook oleh lembaga pemerintah AS selama dua tahun. Studi ini bertujuan menjawab: (1) Bagaimana politikus, pakar, dan lembaga berbeda dalam politisasi vaksin COVID-19? (2) Bagaimana faktor kontekstual seperti tingkat infeksi, kecenderungan politik negara bagian, dan tingkat yurisdiksi memengaruhi politisasi oleh lembaga? Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang incumbency effect dan komunikasi pemerintah sebagai area yang berkembang dalam komunikasi politik.

Inovasi

Para peneliti menyusun dua korpus referensi: korpus politik (tweet dari politikus AS) dan korpus medis (unggahan dari pakar medis), yang mewakili ekstrem politisasi. Mereka mengembangkan definisi politisasi sains berbasis bahasa, mengidentifikasi indikator linguistik halus seperti penggunaan kata kunci politik, pembingkaian partisan, dan bahasa emotif. Sebuah classifier machine learning dilatih untuk mendeteksi indikator tersebut dan memberi skor teks pada skala politisasi kontinu. Classifier kemudian diterapkan pada unggahan Facebook selama dua tahun dari lembaga pemerintah AS (misalnya, dinas kesehatan, kantor gubernur) untuk mengukur tingkat politisasi mereka. Dataset mencakup unggahan dari lembaga di berbagai tingkat yurisdiksi (negara bagian, county, kota) dan dari negara bagian dengan kecenderungan politik berbeda. Data kontekstual tentang tingkat infeksi COVID-19 juga dikumpulkan. Analisis menggunakan model statistik untuk menguji bagaimana tingkat infeksi, kecenderungan politik negara bagian, dan tingkat yurisdiksi memengaruhi kecenderungan politisasi lembaga, dengan mengontrol faktor relevan. Kinerja classifier divalidasi untuk memastikan pengukuran politisasi yang andal.
Pendahuluan
Pandemi COVID-19 mendorong sains ke sorotan politik, terutama terkait pengembangan dan distribusi vaksin. Meskipun vaksin biasanya merupakan ranah keahlian medis, pengembangan dan peluncurannya yang cepat dalam iklim politik yang terpolarisasi menjadikannya subjek debat politik yang intens. Studi ini menjawab celah kritis dalam penelitian komunikasi politik: bagaimana aktor yang berbeda—politikus, pakar medis, dan lembaga pemerintah—berkomunikasi tentang sains, dan dalam kondisi apa lembaga pemerintah mempolitisasi isu ilmiah. Para penulis mengusulkan definisi politisasi sains berbasis bahasa, memposisikannya pada kontinum antara wacana murni politik dan murni medis. Mereka kemudian menerapkan machine learning untuk mengklasifikasikan dan mengukur politisasi dalam unggahan media sosial, dengan fokus pada komunikasi Facebook oleh lembaga pemerintah AS selama dua tahun. Studi ini bertujuan menjawab: (1) Bagaimana politikus, pakar, dan lembaga berbeda dalam politisasi vaksin COVID-19? (2) Bagaimana faktor kontekstual seperti tingkat infeksi, kecenderungan politik negara bagian, dan tingkat yurisdiksi memengaruhi politisasi oleh lembaga? Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang incumbency effect dan komunikasi pemerintah sebagai area yang berkembang dalam komunikasi politik.

Mengapa penting

Studi ini menawarkan operasionalisasi politisasi sains berbasis bahasa yang baru, menunjukkan bahwa politisasi dapat diukur pada kontinum menggunakan machine learning. Temuan bahwa lembaga pemerintah umumnya condong ke keahlian medis menggembirakan, namun variasi signifikan berdasarkan faktor kontekstual menyoroti kerentanan komunikasi ilmiah terhadap pengaruh politik. Hubungan negatif antara tingkat infeksi dan politisasi menunjukkan bahwa lembaga memprioritaskan pesan ilmiah selama krisis, sejalan dengan imperatif kesehatan publik. Namun, politisasi yang lebih tinggi di negara bagian yang condong ke Demokrat perlu ditelusuri lebih dalam: hal ini mungkin mencerminkan respons terhadap tekanan politik, seperti menangkal misinformasi atau mengadvokasi kebijakan yang menjadi kontestasi politik. Tidak adanya perbedaan tingkat yurisdiksi menunjukkan bahwa politisasi bukan sekadar fenomena top-down melainkan dibentuk oleh iklim politik lokal. Para penulis membahas incumbency effect, di mana lembaga mungkin selaras dengan pembingkaian pemerintahan yang berkuasa, dan mengusulkan komunikasi pemerintah sebagai area vital bagi penelitian komunikasi politik. Mereka menyerukan studi lanjutan tentang bagaimana lembaga menavigasi ketegangan antara integritas ilmiah dan tekanan politik, serta bagaimana audiens merespons pesan yang terpolitisasi versus pesan ilmiah. Implikasinya meluas ke kepercayaan publik pada sains dan efektivitas komunikasi kesehatan selama krisis.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten member…