Editorial Hukum
Open AccessOA2023
Adopsi legislatif nasional atas hukum satwa liar internasional setelah ratifikasi perjanjian
Artikel ini mengkaji bagaimana Norwegia menginternalisasi hukum satwa liar internasional setelah meratifikasi CITES dan Konvensi Bern, dengan argumen bahwa tindakan legislatif domestik terutama dibentuk oleh konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi nasional, bukan oleh tekanan internasional.
David Rodríguez Goyes· Crime, law and social change· 2023· DOI 10.1007/s10611-023-10117-7
Masalah inti
Sejak 1970-an, hukum satwa liar internasional (IWL) telah berkembang melalui berbagai perjanjian yang bertujuan melindungi satwa liar. Namun, efektivitas perjanjian-perjanjian ini bergantung pada implementasi nasional oleh masing-masing negara. Implementasi yang tidak memadai dapat memfasilitasi kejahatan terhadap satwa liar. Artikel ini menyelidiki bagaimana negara menginternalisasi komitmen satwa liar internasional ke dalam hukum negara, dengan Norwegia sebagai studi kasus. Artikel ini mengeksplorasi dinamika sosial yang membentuk tindakan hukum domestik Norwegia setelah ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Konvensi Bern). Studi ini bertujuan memberikan kontribusi pada literatur tentang efektivitas rezim lingkungan dan dampak domestik dari perjanjian.
Inovasi
Studi ini didasarkan pada data historis yang mendokumentasikan proses legislatif Norwegia yang berasal dari konvensi dan catatan historis konflik lingkungan di negara tersebut. Studi ini menerapkan perspektif sosiologi hukum Chambliss tentang konflik untuk menafsirkan materi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan analisis tentang bagaimana konflik sosial antara berbagai kekuatan nasional memengaruhi adopsi legislatif hukum satwa liar internasional. Metodologi ini berfokus pada interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi ekosistem sebagai penentu utama implementasi komitmen IWL oleh Norwegia.
Pendahuluan
Sejak 1970-an, hukum satwa liar internasional (IWL) telah berkembang melalui berbagai perjanjian yang bertujuan melindungi satwa liar. Namun, efektivitas perjanjian-perjanjian ini bergantung pada implementasi nasional oleh masing-masing negara. Implementasi yang tidak memadai dapat memfasilitasi kejahatan terhadap satwa liar. Artikel ini menyelidiki bagaimana negara menginternalisasi komitmen satwa liar internasional ke dalam hukum negara, dengan Norwegia sebagai studi kasus. Artikel ini mengeksplorasi dinamika sosial yang membentuk tindakan hukum domestik Norwegia setelah ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Konvensi Bern). Studi ini bertujuan memberikan kontribusi pada literatur tentang efektivitas rezim lingkungan dan dampak domestik dari perjanjian.
Mengapa penting
Temuan ini menantang anggapan bahwa globalisasi telah melucuti kedaulatan legislatif negara. Sebaliknya, temuan ini menyoroti pentingnya faktor domestik dalam membentuk implementasi perjanjian internasional. Artikel ini berargumen bahwa efektivitas hukum satwa liar internasional bergantung pada bagaimana konflik nasional diselesaikan, khususnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hal ini berimplikasi pada pemahaman dampak domestik dari perjanjian dan pada perancangan strategi untuk meningkatkan kepatuhan. Kasus Norwegia menunjukkan bahwa bahkan ketika negara meratifikasi perjanjian internasional, penerjemahannya ke dalam hukum nasional dimediasi oleh konflik lokal dan pertarungan kekuasaan.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…