Kontrol yudisial dalam menjamin bukti yang adil dan dapat diterima dalam prosedur pidana Ukraina

Artikel ini membahas kontrol yudisial sebagai instrumen fundamental untuk menjamin bukti yang layak dalam proses pidana Ukraina. Penulis menekankan bahwa kontrol yudisial, yang dijalankan oleh hakim pemeriksa, bukan sekadar jaminan prosedural tetapi juga mekanisme konstitusional untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan selama pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi bukti. Studi ini menguraikan pendekatan doktrinal dan hukum untuk memahami konsep kontrol yudisial dan kedudukannya dalam sistem prinsip prosedur pidana, seperti negara hukum, peradilan adversarial, dan praduga tak bersalah. Perhatian khusus diberikan pada tantangan yang ditimbulkan oleh rezim hukum darurat militer, di mana perluasan kekuasaan aparat keamanan dan meningkatnya ancaman terhadap hak-hak fundamental menciptakan risiko yang semakin besar bahwa kontrol yudisial dapat direduksi menjadi persetujuan formal atas tindakan penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum doktrinal dan komparatif. Penelitian ini menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan prosedur pidana Ukraina yang berlaku, posisi hukum Mahkamah Konstitusi Ukraina dan Mahkamah Agung Ukraina, serta yurisprudensi Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia mengenai tidak dapat diterimanya bukti yang diperoleh dengan melanggar hak asasi manusia. Studi ini berfokus pada otorisasi tindakan penyidikan dan tindakan penyidikan rahasia (pencarian), peninjauan yudisial atas dapat diterimanya, relevansi, dan keandalan bukti, serta pemeliharaan keseimbangan prosedural antara penuntut dan pembela bahkan dalam keadaan kritis. Penulis mengkaji baik pendekatan teoretis maupun tantangan praktis yang timbul dari rezim darurat militer.