Editorial ilmu komputer
Open AccessOA2025
Mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia dalam keadaan darurat militer
Artikel ini mengkaji mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia dalam keadaan darurat militer, dengan mengidentifikasi unsur-unsur pembentuknya: regulatif, prosedural, institusional, dan sumber daya. Artikel ini menyoroti peran khusus Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks konflik bersenjata.
D. Barsuk· Uzhhorod National University Herald. Series: Law· 2025· DOI 10.24144/2307-3322.2025.87.1.20
Masalah inti
Artikel ilmiah ini membahas mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia dalam keadaan darurat militer. Tujuannya adalah mengungkap unsur-unsur pembentuk mekanisme tersebut. Penelitian ini menyelidiki dan mensistematisasi karya ilmiah para sarjana hukum, mengungkap berbagai pendekatan terhadap mekanisme untuk menjamin hak asasi manusia pada periode khusus. Kajian ini berpendapat bahwa mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia beroperasi melalui pemajuan, perlindungan, dan pembelaan hak asasi manusia, yang merepresentasikan suatu sistem metode dan alat yang diterapkan pada tingkat perjanjian internasional. Ini mencakup sarana regulatif, organisasional, dan hukum, yang memungkinkan identifikasi unsur-unsur pembentuk mekanisme: regulatif, prosedural, institusional, dan sumber daya.
Inovasi
Artikel ini menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal, dengan menganalisis dan mensistematisasi penelitian ilmiah para sarjana hukum. Artikel ini mengkaji berbagai pendekatan terhadap mekanisme untuk menjamin hak asasi manusia pada periode khusus. Kajian ini berfokus pada perjanjian internasional, ketentuan-ketentuannya, jaminan pelaksanaan dan perlindungannya, serta kerangka institusional pada tingkat internasional, termasuk yudisial, dan non-pemerintah. Analisis ini disusun untuk mengidentifikasi komponen normatif, prosedural, institusional, dan sumber daya dari mekanisme internasional tersebut.
Pendahuluan
Artikel ilmiah ini membahas mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia dalam keadaan darurat militer. Tujuannya adalah mengungkap unsur-unsur pembentuk mekanisme tersebut. Penelitian ini menyelidiki dan mensistematisasi karya ilmiah para sarjana hukum, mengungkap berbagai pendekatan terhadap mekanisme untuk menjamin hak asasi manusia pada periode khusus. Kajian ini berpendapat bahwa mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia beroperasi melalui pemajuan, perlindungan, dan pembelaan hak asasi manusia, yang merepresentasikan suatu sistem metode dan alat yang diterapkan pada tingkat perjanjian internasional. Ini mencakup sarana regulatif, organisasional, dan hukum, yang memungkinkan identifikasi unsur-unsur pembentuk mekanisme: regulatif, prosedural, institusional, dan sumber daya.
Mengapa penting
Artikel ini menekankan komponen normatif, khususnya ketentuan perjanjian internasional dan jaminannya. Artikel ini merumuskan ketentuan institusional (organisasional) internasional hak asasi manusia sebagai sistem multi-tingkat yang mencakup organisasi internasional, badan yudisial, dan entitas non-pemerintah. Pembahasan menyoroti bahwa dalam keadaan darurat militer, mekanisme tersebut harus beradaptasi untuk menyediakan fungsi preventif, keamanan, dan perlindungan. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional diidentifikasi sebagai hal yang krusial untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia selama konflik bersenjata. Kajian ini menyimpulkan bahwa mekanisme internasional adalah seperangkat institusi, norma, prinsip, dan prosedur yang komprehensif yang menjamin hak asasi manusia pada tingkat internasional, dengan karakteristik khusus selama keadaan darurat militer.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…