Pengalaman internasional pengaturan hukum dan pembuktian dalam proses pidana di bidang perpajakan

Artikel ini mengkaji pendekatan internasional terhadap pengaturan hukum dan standar pembuktian dalam proses pidana terkait pajak, dengan mengacu pada pengalaman Prancis, Kanada, Jerman, Kazakhstan, dan Inggris. Artikel ini berargumen bahwa Ukraina perlu mengadopsi pendekatan sistematis untuk mencegah tindak pidana pajak, dengan memasukkan praktik baik dari luar negeri sambil mempertimbangkan perbedaan antara tradisi hukum Anglo-Saxon dan kontinental.

S. V. Olefirenko· Uzhhorod National University Herald. Series: Law· 2025· DOI 10.24144/2307-3322.2025.87.4.15

Masalah inti

Artikel ini membahas tantangan yang terus berlangsung berupa penghindaran pajak dan mekanisme hukum untuk memberantasnya, dengan fokus pada pengalaman internasional pengaturan hukum dan pembuktian dalam proses pidana terkait perpajakan. Artikel ini mencatat bahwa di Ukraina, selama periode darurat militer, ketentuan hukum pidana mengenai perlindungan sistem perpajakan tetap tidak berubah. Membayar pajak merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 67 Konstitusi Ukraina, yang mewajibkan setiap orang membayar pajak dan pungutan dengan cara dan jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, keinginan badan usaha untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak telah menimbulkan banyak skema penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Ukraina. Penulis menekankan bahwa memberantas penghindaran pajak merupakan salah satu masalah paling akut bagi Ukraina, sehingga diperlukan kajian yang cermat terhadap praktik luar negeri. Artikel ini bertujuan menganalisis pengalaman Prancis, Kanada, Jerman, Kazakhstan, dan Inggris untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Ukraina. Relevansi topik ini ditegaskan oleh kebutuhan yang terus berlanjut untuk meningkatkan standar pembuktian dalam proses pidana, terutama seiring dengan semakin menguatnya asas adversarial dalam peradilan pidana Ukraina.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan analisis hukum komparatif terhadap kerangka hukum dan praktik pembuktian di negara-negara terpilih: Prancis, Kanada, Jerman, Kazakhstan, dan Inggris. Penulis mengkaji ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur ilmiah dari yurisdiksi tersebut untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam cara tindak pidana pajak diselidiki dan dituntut. Metodologi ini juga mencakup tinjauan terhadap konteks hukum Ukraina, khususnya kewajiban konstitusional untuk membayar pajak dan ketentuan hukum pidana yang ada. Analisis disusun berdasarkan pembedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon dan kontinental, dengan menyoroti bagaimana standar pembuktian dan peran alat bukti berbeda di antara keduanya. Penulis mengacu pada karya para sarjana dan praktisi hukum untuk mendukung penilaian komparatif tersebut. Studi ini bersifat kualitatif dan mengandalkan sumber dokumenter, tanpa pengumpulan data empiris. Tujuannya adalah menghasilkan rekomendasi bagi Ukraina berdasarkan aspek positif dari pengalaman luar negeri, sekaligus mengakui perlunya penyesuaian dengan tradisi hukum lokal dan tantangan saat ini, termasuk periode darurat militer.

Pendahuluan

Artikel ini membahas tantangan yang terus berlangsung berupa penghindaran pajak dan mekanisme hukum untuk memberantasnya, dengan fokus pada pengalaman internasional pengaturan hukum dan pembuktian dalam proses pidana terkait perpajakan. Artikel ini mencatat bahwa di Ukraina, selama periode darurat militer, ketentuan hukum pidana mengenai perlindungan sistem perpajakan tetap tidak berubah. Membayar pajak merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 67 Konstitusi Ukraina, yang mewajibkan setiap orang membayar pajak dan pungutan dengan cara dan jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, keinginan badan usaha untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak telah menimbulkan banyak skema penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Ukraina. Penulis menekankan bahwa memberantas penghindaran pajak merupakan salah satu masalah paling akut bagi Ukraina, sehingga diperlukan kajian yang cermat terhadap praktik luar negeri. Artikel ini bertujuan menganalisis pengalaman Prancis, Kanada, Jerman, Kazakhstan, dan Inggris untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Ukraina. Relevansi topik ini ditegaskan oleh kebutuhan yang terus berlanjut untuk meningkatkan standar pembuktian dalam proses pidana, terutama seiring dengan semakin menguatnya asas adversarial dalam peradilan pidana Ukraina.

Mengapa penting

Pembahasan berpusat pada implikasi temuan komparatif bagi sistem hukum Ukraina. Penulis berargumen bahwa diperlukan pendekatan sistematis dalam memperkenalkan langkah-langkah umum dan khusus untuk mencegah tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini mencakup tidak hanya perubahan perundang-undangan tetapi juga perbaikan praktik alat bukti dan pembuktian dalam kategori proses pidana ini. Artikel ini menekankan bahwa pengalaman negara lain, khususnya yang memiliki ekonomi maju dan penegakan hukum yang kuat, dapat memberikan pelajaran berharga. Namun, artikel ini memperingatkan agar tidak mengadopsi model asing secara tidak kritis, mengingat perbedaan mendasar antara tradisi hukum Anglo-Saxon dan kontinental. Misalnya, sifat adversarial dari proses Anglo-Saxon sangat mengutamakan alat bukti lisan dan pemeriksaan silang, sementara sistem kontinental sering lebih mengandalkan alat bukti dokumenter dan penyelidikan yudisial. Di Ukraina, reformasi peradilan yang sedang berlangsung dan dorongan menuju asas adversarial membuat relevan untuk mempertimbangkan bagaimana standar pembuktian dapat disempurnakan. Penulis menyarankan bahwa Ukraina harus memanfaatkan pengalaman luar negeri yang positif sambil menyesuaikannya dengan konteks hukumnya sendiri, terutama selama periode darurat militer ketika ketentuan hukum pidana tertentu tetap tidak berubah. Artikel ini menyimpulkan bahwa penelitian lebih lanjut dan penyesuaian praktis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan penghindaran pajak melalui langkah-langkah hukum pidana.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten member…